Logo Kursi Panas DKI 1

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, dan peneliti serta dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI.

"Kejutan" Pesta Demokrasi Jakarta

Ikhsan Darmawan
Kamis, 16/02/2017 16:59 WIB
Warga melihat visi-misi cagub-cawagub DKI Jakarta saat pencoblosan di TPS 54 kawasan Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta, Rabu, 15 Februari 2017. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Selama seharian kemarin, perhatian rakyat Indonesia tertuju pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang dihelat di 101 daerah. Lebih khususnya, atensi itu diarahkan kepada Pilkada DKI Jakarta yang menjadi magnet bagi media massa dan media sosial.

Kesimpulan sementara yang diperoleh sampai hari ini ialah bahwa hajatan demokrasi ibu kota DKI Jakarta akan berlanjut selama dua bulan ke depan. Kenapa demikian? Jawabannya karena dari hasil quick count (hitung cepat) dari sejumlah lembaga survei didapatkan kesamaan pendapat yaitu tak ada satu pasangan calon pun yang meraih suara 50 persen plus satu sehingga harus diadakan pilkada putaran kedua pada April mendatang.

Selain sama-sama menyatakan tak ada yang langsung jadi jawara DKI-1, lembaga-lembaga tersebut juga “bersepakat” menempatkan perolehan pertama dan kedua untuk dua pasangan calon: Ahok-Djarot dan Anies-Sandi.

Hasil itu sedikit banyak cukup “mengejutkan” karena hasil survei pra-pilkada dari beberapa lembaga survei tak ada yang prediksinya relatif sangat mendekati persentase hasil hitung cepat. Kalaupun ada ketepatan prediksinya, lebih pada soal peringkat atau urutan calon.
Pesta demokrasi Jakarta lima tahunan ini menyisakan sejumlah catatan penting yang menarik untuk digarisbawahi. Catatan pertama adalah bahwa hasil penghitungan sementara Pilkada DKI Jakarta kemarin menguatkan argumentasi bahwa pilkada, terlebih lagi DKI Jakarta, identik dengan pentingnya faktor figur.

Sosok AHY yang merupakan calon termuda —meskipun didampingi Sylvi yang merupakan birokrat senior— tak berhasil menandingi dua pesaingnya yang sudah lebih banyak pengalaman.
Catatan kedua yakni pada Pilkada DKI Jakarta kemarin tak selalu mesin politik bekerja secara maksimal. Dari ketiga pasangan calon, dua pasang calon mengalami situasi negatif dan satu calon merasakan yang sebaliknya. Pasangan Ahok-Djarot yang didukung oleh PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, NasDem, dan PPP Djan Faridz —52 kursi atau 49 persen dari total seluruh kursi DPRD DKI Jakarta— tak berhasil mencapai minimal setara dengan perolehan persentase kursi parpol pendukung mereka.

Kalaupun telah berusaha bekerja maksimal, tak sejajarnya persentase parpol pendukung dan perolehan mereka bisa jadi tergerus oleh isu dan masalah yang menggelayuti Ahok, seperti kasus penistaan agama dan kontroversi lainnya.
Yang lebih ekstrim dari Ahok-Djarot adalah AHY-Sylvi. Pasangan calon yang didukung oleh Partai Demokrat, PPP Kubu Romi, PKB, dan PAN —28 kursi atau 26 persen total kursi DPRD DKI Jakarta— diperkirakan oleh sederet lembaga survei hanya memperoleh suara sekitar 16-18 % saja.

Artinya, terdapat selisih signifikan 8-10 persen antara persentase kursi parpol pengusung AHY-Sylvi dengan perolehan suara mereka pada 15 Februari kemarin. Kondisi tersebut patut diduga kuat menunjukkan adanya penggembosan yang dilakukan parpol-parpol di belakang barisan kedua sosok tersebut.

Sebaliknya, Anies-Sandi yang memperoleh dukungan dua parpol yaitu Gerindra-PKS atau 25 persen dari 106 total kursi di DPRD, berhasil memperoleh suara di kisaran antara 39 sampai dengan 41 persen. Dengan kata lain, terdapat tambahan persentase suara di luar dukungan solid kedua parpol sebanyak 14 sampai dengan 16%.

Dapat diartikan bahwa selain dukungan mesin kedua parpol pengusung Anies-Sandi solid, pasangan calon ini juga memiliki nilai lebih dalam hal figur, yaitu sosok baru alternatif petahana dan track record baik, dan program berupa alternatif mengatasi permasalahan perekonomian dan pendidikan di mata para pemilih DKI Jakarta. Catatan ketiganya yaitu bahwa ternyata Pilkada DKI Jakarta merupakan “turunan” dari politik nasional.

Penulis berkeyakinan kubu AHY-Sylvi tersandera oleh parpol pendukung mereka yang memiliki kader di kabinet, kecuali Partai Demokrat, sehingga menyebabkan dukungan parpol-parpol itu tidak sepenuhnya solid. Apalagi isu reshuffle kabinet sempat beredar sebelum hari-H Pilkada akan menerpa parpol seperti PKB.

Sedikit banyak hal itu mempengaruhi karena meskipun Presiden Jokowi menyebutkan netral tetapi beliau adalah kader PDI P. Kartu reshuffle bukan tidak mungkin akan dimainkan ketika parpol pendukung AHY-Sylvi terlihat solid memenangkan paslon tersebut.

Riuh rendah Pilkada DKI Jakarta putaran pertama telah berakhir. Bukan tidak mungkin putaran kedua akan menyuguhkan “kejutan” baru. Mari kita tunggu bersama sampai dua bulan ke depan.

(Ikhsan Darmawan/obs)
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Semarak Pilkada Serentak
ARTIKEL TERKAIT
ARTIKEL LAINNYA
0 Komentar