Cagub Anies Klaim TKD Tak Jamin Performa PNS
CNN Indonesia
Senin, 27 Mar 2017 23:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tidak menjadi kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI. Pernyataan itu disampaikannya dalam debat yang digelar oleh salah satu stasiun televisi swasta, Senin (27/3) malam.
TKD diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Administrasi dan Fungsional. Pada peraturan yang diterapkan mulai Mei ini, TKD PNS dibayar dan dihitung berdasarkan kinerja.
"Ini sudah diputuskan bahwa ada TKD, persoalannya adalah sudahkah itu memberikan efek kinerja? Kalau kami lihat jangan hanya kinerja pribadi, yang kami lakukan nanti adalah kami susun (per unit satuan kerja)," ujarnya.
Anies mengatakan, akan membuat ukuran objektif dari pelaksanaan program setiap unit satuan kerja. Ukuran tersebut akan diterjemahkan menjadi target yang disepakati bersama.
"Bila tidak tercapai, maka menjadi surat pengunduran diri. Jadi, yang penting angkanya yang sudah diputuskan oleh pak Basuki, sekarang kami tugasnya meninggikan kinerja," kata Anies.
Anies menyebutkan, tidak akan fokus pada besaran TKD yang diberikan pada PNS. Ia justru akan lebih fokus pada peningkatan kinerja PNS. Menurutnya, kinerja yang baik akan mendapat angka TKD yang sesuai.
Calon Gubernur Petahana Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengungkapkan, target seperti yang dimaksud oleh Anies sudah dibuat. Setiap satuan unit kerja sudah memiliki indokator kerja masing-masing.
"Misalnya, Sekda (Sekretariat Daerah) mau dapat (TKD) Rp 127 juta, dia harus menyelesaikan 5.000 atau 6.000 disposisi. Dia harus buat peraturan gubernur sekian. Itu dievaluasi kinerjanya, masuk akal gak," terang dia.
Ahok menjelaskan, TKD memiliki output yang jelas dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Pasalnya PNS akan bekerja melayani masyarakat untuk mendapatkan TKD.
"Jadi, gak perlu capek-capek buat target, sudah ada semua pak Anies tinggal ikutin. Jadi, kalau datang ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah jelas, lurah jelas camat jelas mau ngapain semua angka," tutur Ahok.
TKD diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Administrasi dan Fungsional. Pada peraturan yang diterapkan mulai Mei ini, TKD PNS dibayar dan dihitung berdasarkan kinerja.
"Ini sudah diputuskan bahwa ada TKD, persoalannya adalah sudahkah itu memberikan efek kinerja? Kalau kami lihat jangan hanya kinerja pribadi, yang kami lakukan nanti adalah kami susun (per unit satuan kerja)," ujarnya.
"Bila tidak tercapai, maka menjadi surat pengunduran diri. Jadi, yang penting angkanya yang sudah diputuskan oleh pak Basuki, sekarang kami tugasnya meninggikan kinerja," kata Anies.
Anies menyebutkan, tidak akan fokus pada besaran TKD yang diberikan pada PNS. Ia justru akan lebih fokus pada peningkatan kinerja PNS. Menurutnya, kinerja yang baik akan mendapat angka TKD yang sesuai.
Calon Gubernur Petahana Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengungkapkan, target seperti yang dimaksud oleh Anies sudah dibuat. Setiap satuan unit kerja sudah memiliki indokator kerja masing-masing.
"Misalnya, Sekda (Sekretariat Daerah) mau dapat (TKD) Rp 127 juta, dia harus menyelesaikan 5.000 atau 6.000 disposisi. Dia harus buat peraturan gubernur sekian. Itu dievaluasi kinerjanya, masuk akal gak," terang dia.
Ahok menjelaskan, TKD memiliki output yang jelas dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Pasalnya PNS akan bekerja melayani masyarakat untuk mendapatkan TKD.
"Jadi, gak perlu capek-capek buat target, sudah ada semua pak Anies tinggal ikutin. Jadi, kalau datang ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah jelas, lurah jelas camat jelas mau ngapain semua angka," tutur Ahok.
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK