Anies Siap Lanjutkan Sisa Program Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon gubernur Anies Baswedan siap melanjutkan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah berjalan saat ini hingga akhir tahun. Tak hanya dilanjutkan, program Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, juga akan ada yang dikembangkan pada tahun berikutnya.

"Secara umum kan ini estafet. Kalau estafet itu tentu ada yang diteruskan, ada yang dikembangkan," ujar Anies di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (4/5).

Namun Anies enggan mengungkap program mana yang akan dilanjutkan maupun dikembangkan.

Anies sendiri baru akan dilantik sebagai gubernur pada Oktober mendatang. Pada bulan itu pula Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD akan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Sementara, pengesahan APBD 2018 baru akan dilakukan pada bulan Desember.

Lihat juga: JK Bantah Intervensi Pencalonan Anies

Anies hanya menyebut fokus program yang akan diutamakan terkait pendidikan, lapangan kerja dan biaya hidup murah. Fokus program itu untuk dilaksanakan hingga akhir kepemimpinannya lima tahun mendatang.

"Sejak awal fokus kami adalah pendidikan lapangan pekerjaan, biaya hidup murah, itu fokus utama" ujarnya.

Tahun ini APBD DKI 2017 berjumlah Rp70,19 triliun. Untuk APBD tahun depan, Anies mengaku sedang merumuskannya dengan dibantu oleh sejumlah pihak.

Tapi Anies tak mau bicara banyak lantaran penetapan sebagai pasangan calon terpilih oleh KPU DKI Jakarta pun baru berlangsung​ esok hari.

Lihat juga: Ketimbang Jual Saham Bir, Sandi Diminta Awasi Miras Oplosan

"Kami enggak ingin mendahului keputusan KPU. Kurang patut kalau ada tim dan lain-lain," katanya.

Anies yakin nantinya anggaran program yang telah dirumuskan tidak akan terganjal pihak DPRD.

Sementara itu Sekretaris Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Syarif sebelumnya berharap sejumlah program kerja andalan saat kampanye lalu, dapat dimasukan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.

Syarif mengatakan, jika hal tersebut tidak diperbolehkan, maka akan menggangu jalan pemerintahan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih.