Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto beradu gagasan serta program dalam debat capres kedua 2019. Tema debat yang diangkat adalah infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
CNNIndonesia.com akan membedah pernyataan para capres dan memeriksa kesesuaiannya dengan data serta hasil riset dari berbagai sumber. Simak cek fakta CNNIndonesia.com pukul 20:00 WIB di sini.
Kami akan terus memperbaharui informasi tentang cek fakta di laman ini selama debat berlangsung.
Capres
PBB menetapkan 17 agenda penting terkait tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Di antaranya mengakhiri kemiskinan, tanpa kelaparan, memastikan kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, mencapai kesetaraan gender, memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak.
Memastikan akses energi yang terjangkau, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, membangun infrastruktur yang tangguh, mengurangi ketimpangan, membangun kota dan pemukiman inklusif, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
Memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengonservasi sumber daya laut dan maritim, melindungi ekosistem daratan dan mengelola hutan, mendukung masyarakat damai, serta menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global.
Capres
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan pada tahun 2015-2019. Pada Selasa (9/1) lalu, Kementerian PUPR menyatakan telah membangun tujuh bendungan di Provinsi NTT. Biaya pembangunan tujuh bendungan itu mencapai sekitar Rp5,9 triliun. Sementara di NTB, Jokowi telah membangun lima bendungan hingga 2019.
Capres
Jeffrey Liker, seorang Profesor dari Universitas Michigan sekaligus penulis buku 'The Toyota Way' mengungkapkan bahwa memasang semua peralatan dengan robot pada fasilitas pabrik untuk menjalankan visi perusahaan akan menjadi bencana. Liker mengungkapkan walaupun robotisasi tidak bisa dihindari, namun kembali lagi kepada strategi manajemen untuk meningkatkan efisiensi yang dapat mempengaruhi seluruh industri.
Pada 2017 lalu, Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) menargetkan penggunaan robot atau otomatisasi meningkat 40 persen dari sebelumnya 20 persen untuk bagian pengelasan (welding) pada 2-3 tahun mendatang.
Sementara itu, Korea Selatan merevisi aturan perpajakan terkait penggunaan robot industri. Hal ini dilakukan untuk memangkas dampak pengurangan pajak bagi pelaku industri. Pendiri Microsoft, Bill Gates, mendukung wacana yang membebankan pajak kepada robot karena telah mengambil peran manusia di kehidupan nyata.
Capres
Prabowo menuding Menteri Perdagangan (Enggartiasto Lukita) tidak melapor ke Presiden Jokowi telah mengubah kebijakan soal impor. Saat ini, pemerintah membolehkan impor sebulan sebelum panen dan dua bulan setelah panen. Padahal, sebelumnya hal ini tidak diizinkan.
Jokowi membatasi keran impor jagung pada 2016. Impor jagung pada 2014 sebesar 3,25 juta ton dan tahun 2015 sebesar 3,26 juta ton. Jumlah ini menurun pada 2016 menjadi 1,52 juta ton. Pada 2017, jumlah ini menurun lagi menjadi 517,49 ribu ton namun tren impor jagung kembali merangkak naik menjadi 737,22 ribu ton pada 2018.
Akan tetapi, pemerintah membuka keran impor jagung pakan pada November 2018, lantaran peternak mengeluhkan kurangnya pasokan jagung. Di sisi lain, harga jagung pakan melambung tinggi.
Pemerintah kembali menambah impor jagung sebanyak 30 ribu ton pada awal 2019 dan sebanyak 150 ribu ton pada akhir Januari 2019.
Namun demikian, masuknya jagung impor yang berdekatan dengan masa panen raya jagung pakan menimbulkan kekhawatiran bagi petani jagung.
Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI) mengatakan impor jagung sebanyak 30 ribu ton pada awal tahun 2019 akan datang terlambat. Ketua Asosiasi APJI Sholahuddin menyebut impor jagung 30 ribu ton diperkirakan baru masuk ke Indonesia pada Februari 2019. Padahal pada bulan Februari-Maret diperkirakan terjadi panen raya.
Pun demikian, dengan impor beras. Sepanjang tahun lalu, pemerintah menerbitkan impor beras konsumsi sebanyak 2 juta ton. Izin impor beras tersebut dibagi dalam tiga tahap, yaitu 500 ribu ton pada Januari 2018, 500 ribu ton pada Maret 2018, dan 1 juta ton pada April 2018.
Impor beras pun menimbulkan polemik, sebab kedatangan impor beras bertepatan dengan panen raya, yaitu pada periode Maret-April.
Capres
Prabowo mengaku prihatin karena pemerintahan Jokowi memperbolehkan perusahaan asing mengelola operasional pelabuhan-pelabuhan strategis di Tanah Air.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pernah menyatakan bahwa pemerintah membuka pintu bagi perusahaan asing dan swasta untuk menjadi pengelola atau operator pelabuhan di Indonesia.
Menurut Luhut, kebijakan itu dikeluarkan pemerintah agar mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pengelolaan pelabuhan oleh asing diyakini dapat meningkatkan layanan di pelabuhan.
Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemberian izin operator kepada swasta dan asing bertujuan agar mendorong kompetisi yang sehat di bidang pelabuhan agar tercipta efisiensi.
Salah satu operator peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yaitu PT Jakarta International Container Terminal (JICT) memang bekerja sama dengan operator asing, yakni Hutchison Hong Kong.
Capres
Indonesia saat ini masih harus mengimpor sejumlah komoditas pangan, seperti beras, gula, jagung, daging kerbau dan sapi, kedelai, serta gandum. Berdasarkan data BPS, pada tahun lalu, Indonesia mengimpor 2,25 juta ton, jagung 737,22 ribu ton, gula 5,02 juta ton, serta daging sapi dan kerbau sebanyak 160,64 ribu ton.
Saat ini, sejumlah komoditas pangan tidak bisa dihasilkan di Indonesia. Salah satunya gandum.
Meski demikian, sejumlah negara maju juga masih memenuhi kebutuhan pangannya melalui impor. Amerika Serikat misalnya, masih mengimpor pangan seperti makanan laut dari China hingga buah-buahan dan kacang-kacangan.
Jepang mengimpor produk perikanan hingga buah-buahan dari Indonesia. Demikian pula dengan negara besar seperti China yang juga masih mengimpor beras dan kedelai dari Amerika Serikat atau negara Amerika Latin.
Capres
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sejak 2014 impor beras turun. Di sisi lain, produksi beras berhasil surplus 2,8 juta ton. Pada 2018, Jokowi bilang produksi beras mencapai 33 juta ton, sedangkan konsumsi masyarakat sepanjang tahun lalu mencapai 29 juta ton.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014, impor beras, mulai beras konsumsi hingga beras untuk pakan ternak, tembus ke angka 844 ribu ton. Setahun setelah pemerintahannya berjalan, impor beras naik tipis 861 ribu ton.
Kemudian, pemerintah kembali mengimpor beras sebanyak 1,28 juta ton pada 2016, dan sempat turun menjadi hanya 305 ribu ton pada 2017. Tahun lalu, impor beras kembali meroket menjadi 2,25 juta ton.
Kebijakan impor beras ini sempat menjadi polemik. Silang pendapat terjadi antar menteri dan kepala lembaga negara.
Kementerian Pertanian keukeuh dengan data surplus beras sebanyak 12,61 juta ton pada 2018. Rinciannya, produksi beras mencapai 46,5 juta ton, konsumsi beras sebanyak 33,89 juta ton.
Kenyataannya, harga beras terus menanjak, baik di tingkat grosir maupun eceran. Kondisi ini membuat Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang bertanggung jawab langsung atas stabilitas harga menilai perlu tambahan impor beras guna menstabilkan harga.
Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas bersikeras bahwa gudang Perum Bulog sudah dipenuhi oleh cadangan beras mencapai 2,8 juta ton.
Oktober 2018, pemerintah mengumumkan pemuktahiran data produksi beras nasional. Hasilnya, terdapat perbedaan signifikan antara data BPS dengan Kementan. Data BPS menyebut produksi beras nasional hingga akhir tahun lalu cuma 32,42 juta ton, jauh dari prediksi Kementan yang sebanyak 46,5 juta ton.
Selain itu, data konsumsi beras versi BPS mencapai 29,5 juta ton. Sedangkan, Kementan menyebut konsumsi beras sebanyak 33,89 juta ton; surplus beras versi BPS hanya 2,85 juta ton, sedangkan Kementan menyebut surplus mencapai 12,61 juta ton.
Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras konsumsi sebanyak 2 juta ton sepanjang 2018. Impor dilakukan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri.
Capres
Prabowo menuding biaya proyek infrastruktur di Indonesia, seperti LRT, jalan tol, lebih mahal dibandingkan negara-negara lain. Misalnya, Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga Maroko. Bahkan, ia menyebut bahwa biaya infrastruktur di Tanah Air mencapai dua kali lipat dari negara-negara tersebut.
Terkait biaya pembangunan LRT, data PT Adhi Karya (Persero) Tbk, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa biaya pembangunan LRT Jabodebek yang tengah dibangun pemerintah mencapai Rp673 miliar per kilometer (km).
Sementara, biaya pembangunan LRT Manila di Filipina termasuk sarana dan prasarana sebesar Rp904 miliar per km. Lalu, LRT Kelana Jaya di Malaysia sebesar Rp807 miliar per km, LRT Houston di Amerika Serikat sebesar Rp688 miliar per km, dan LRT Lahore di Pakistan Rp797 miliar per km.
Kemudian, LRT Dubai di Uni Emirat Arab sebesar Rp1,02 triliun per km; dan LRT Calgary di Kanada sebesar Rp2,19 triliun per km.
Capres
Prabowo mengkritik pemerintah yang menggadangkan industri 4.0 namun belum bisa membela petani dan belum bisa menjamin harga pangan terjangkau untuk rakyat.
Harga pangan bisa disebut terjangkau bila terjadi keseimbangan permintaan dan penawaran. Harga yang terlalu tinggi akan membuat tidak terjangkau, namun harga yang terlalu rendah membuat produsen (petani) dirugikan.
Untuk menjaga stabilitas ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beberapa komoditas pangan utama, seperti beras, gula, minyak goreng, dan daging beku.
Untuk HET beras, pemerintah mengatur harga acuan untuk beras medium dan premium berdasarkan wilayah. Misalnya, untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi HET beras medium ditetapkan sebesar Rp9.450 per kilogram (kg). Sedangkan beras premium ditetapkan sebesar Rp12.800 per kg.
Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) mengklaim berhasil menstabilkan harga bahan pokok selama 2018. Salah satu komoditas yang harganya bisa stabil selama 2018, yaitu beras di kisaran Rp11.606 per kilogram (kg), gula pasir seharga Rp13.676 per kg, dan daging sapi senilai Rp114.195 per kg.
Lewat kebijakan tersebut, inflasi berhasil ditekan. Tahun 2014 inflasi tercatat sebesar 3,36 persen. Lalu berhasil ditekan tipis menjadi 3,35 persen pada 2015. Inflasi kembali turun di tahun 2016 menjadi 3,02 persen. Akan tetapi, inflasi kembali naik menjadi 3,61 persen, kemudian kembali terpangkas menjadi 3,18 persen pada 2018.
Selain itu, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk program bantuan beras sejahtera atau bantuan pangan. Tahun 2015 bantuan pangan dianggarkan sebesar Rp18,8 triliun untuk 15,5 juta keluarga, lalu tahun 2016 sebesar Rp22,5 triliun untuk 15,5 juta keluarga.
Tahun 2017 alokasinya kembali meningkat menjadi Rp19,7 triliun untuk 15,5 juta keluarga, dan tahun 2018 sebesar Rp21,67 triliun untuk 15,6 juta keluarga.
Capres
Jokowi mengaku sejak 2015 pemerintah bekerja sama dengan KPK lewat gerakan penyelamatan sumber daya alam. Bentuknya, selain penegakan hukum, penghutanan kembali lahan tambang, seperti lahan Bukit Asam.
Beberapa tambang juga sudah menjalani reklamasi, ada yang menjadi pantai wisata, ada juga lubang galian yang menjadi kolam ikan besar. Pengawasan dilakukan oleh kementerian, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
KPK menjalin kerjasama dengan lintas kementerian/lembaga negara maupun pemerintah daerah untuk menjamin kekayaan alam Indonesia tetap dinikmati masyarakat secara berkeadilan.
Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia (GNP-SDA) itu dilakukan pada 19 Maret 2015 di Istana Negara.
Penandatanganan itu melibatkan 27 Kementerian dan Lembaga di sektor Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Kelautan dan Perikanan dan 34 Pemerintah Provinsi.
Implementasi agenda GNP-SDA itu telah berjalan selama tiga tahun. KPK menyebut ada beberapa kemajuan yang telah dicapai antara lain berupa pembenahan kebijakan, sistem serta cara kerja koordinatif lintas sektor dalam upaya pembenahan tatakelola di sektor sumber daya alam.
Namun, tidak sedikit menemukan hambatan dan tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan dari GNP-SDA.
Pada tahun 2017, Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis hasil pemantauan pelaksanaan GNPSDA di enam provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimatan Timur, dan Kalimantan Barat.
Hasil pemantauan itu menunjukan masing-masing provinsi baru melaksanakan sekitar lima puluh persen dari rencana aksi GNPSDA yang ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan GNPSDA di daerah belum berjalan efektif.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) juga mencatat setidaknya sejak Januari 2011 hingga Juni 2017 terdapat 27 anak-anak usia 6 - 22 tahun yang menjadi korban galian tambang di Kalimatan Timur.
Capres
Jokowi mengatakan infrastruktur tol laut dibenahi besar-besaran; tol laut dikerjakan, terutama di bagian timur, konektivitas antarpulau, pelabuhan. Tol laut ini juga harus secara konsisten diselesaikan.
Presiden Jokowi menggaungkan program 'Tol Laut' pada 2014. Tol laut sendiri merupakan konsep jalur distribusi logistik yang bebas hambatan melalui jalur perairan.
Program tol laut sendiri terus berkembang. Dari sisi trayek tol laut, data Kementerian Perhubungan pada tahun 2015 menunjukan baru enam trayek tol laut yang dibuka oleh pemerintah. Pada pada tahun 2018 jumlahnya sudah mencapai 18 trayek.
Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2018 menunjukkan pemerintah telah membangun 410 pelabuhan laut untuk mendukung tol laut di beberapa wilayah Indonesia.
Kementerian Perhubungan pada Oktober 2018 lalu mengaku telah memesan 100 kapal untuk melayani transportasi laut di Indonesia, sebagai implementasi program tol laut.
Beberapa jenis kapal yang dipesan antara lain, kapal perintis, kontainer, ternak dan Rede. Kapal-kapal laut tersebut akan menggantikan kapal-kapal yang sudah dioperasikan oleh PT Pelni (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), dan beberapa perusahaan pelayaran lain.
Capres
Jokowi mengklaim telah berhasil membubarkan mafia-mafia yang menguasai beberapa sektor. Hal ini ditandai dengan pembubaran mafia sektor migas di Petral, pengambilalihan Blok Rokan, hingga perebutan 51 persen saham Freeport.
Pada 2015, Jokowi membubarkan PT Pertamina Trading Limited alias Petral. Meski begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menyelidiki dugaan korupsi di kasus Petral dengan perkiraan kerugian terhadap negara mencapai Rp250 triliun.
Pada Juli 2018, PT Pertamina (Persero) dinyatakan resmi sebagai pemegang hak kelola Blok Rokan di Riau. Namun, kepemilikan resmi baru akan diberikan PT Chevron Pasific Indonesia selaku pengelola saat ini pada 2021.
Selanjutnya, pada Desember 2018, Indonesia resmi menggenggam 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Pengambilalihan saham Freeport dilakukan Jokowi sejak 2014 melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 yang mewajibkan Freeport melepas 30 persen sahamnya.
Kemudian, Jokowi kembali mengeluarkan PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat PP 23/2010 yang mewajibkan Freeport melepas saham secara bertahap dalam lima tahun hingga 51 persen.
Capres
Prabowo Subianto menyebut terjadi disparitas pendapatan di Indonesia. Menurutnya, kurang dari 1 persen penduduk menguasai setengah kekayaan Indonesia.
Ia juga menyebut salah satu Menteri Jokowi pernah mengatakan terdapat uang orang Indonesia sebesar Rp11.400 triliun yang ditempatkan di luar negeri.
Data Global Wealth Report 2018 yang dirilis Credit Suisse menunjukkan 1 persen penduduk Indonesia menguasai sekitar 47 persen total kekayaan penduduk dewasa di Tanah Air.
Hanya 0,9 persen penduduk Indonesia yang memiliki kekayaan di atas US$10 ribu atau sekitar Rp140 juta (asumsi kurs Rp14 ribu per US$). Jumlah ini lebih rendah dari rata-rata negara di dunia yang jumlahnya mencapai US$100 ribu.
Saat melakukan program sosialisasi program amnesti pajak pada 2016, Bambang Brodjonegoro, saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, pernah menyebut ada sekitar Rp11.450 triliun potensi harta warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri.
Capres
Jokowi mengklaim bahwa pemerintah berhasil mengambil tindakan tegas terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan pembalakan liar. Ia menuturkan ada 11 perusahaan yang dikenai denda sebesar Rp18,3 triliun.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat gugatan perdata yang dilayangkan terhadap sejumlah perusahaan yang bertanggung jawab atas karhutla serta pembalakan liar telah dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Kasus tersebut menyangkut 11 perusahaan yang terjadi antara 2012 sampai 2018.
Sebelas perusahaan tersebut antara lain, PT Kallista Alam dijatuhi sanksi berupa denda sebesar Rp366 miliar, PT Jatim Jaya Perkasa senilai Rp491 miliar, PT Waringin Agro Jaya senilai Rp466,5 miliar, PT Waimusi Agroindah senilai sebesar Rp29,6 miliar, PT Bumi Mekar Hijau sebesar Rp78,5 miliar.
Selain itu, ada PT National Sago Prima dengan denda senilai Rp1,07 triliun, PT Ricky Kurniawan Kertapersada sebesar Rp191 miliar, PT Palmina Utama senilai Rp22,3 miliar, PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi (nilai pembayaran kompensasi dalam proses pengadilan), PT Surya Panen Subur (dalam proses pengadilan), PT Merbau Pelalawan Lestari senilai Rp16,24 miliar.
Dengan demikian, total kompensasi yang seharusnya diterima negara senilai Rp18,95 triliun.
Namun, Greenpeace Indonesia dalam pernyataan resminya pada 15 Februari 2019 menyebutkan bahwa belum ada satu pun perusahaan yang terjerat kasus kasus karhutla serta pembalakan liar membayarkan sanksi dendanya tersebut.
Capres
Jokowi menyebut ada tujuh perusahaan rintisan (start up) dengan nilai valuasi di atas US$1 miliar (unicorn) di kawasan Asia Tenggara. Dari tujuh perusahaan itu, empat di antaranya berasal dari Indonesia. Namun, ia ingin jumlah start up terus meningkat di Indonesia. Targetnya, setidaknya mencapai 1.000 start up.
Data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek), per Januari 2019 mencatat jumlah start up di Indonesia mencapai 956 perusahaan pada 2018. Jumlah tersebut meningkat drastis dari tahun sebelumnya sebanyak 52 perusahaan.
Dari jumlah tersebut, ada empat start up yang menyandang status unicorn dan diakui di kawasan Asia Tenggara, yaitu Bukalapak, Gojek, Tokopedia, dan Traveloka.
Namun, data Google Southest Asia mencatat jumlah start up di Asia Tenggara ada sembilan perusahaan. Selain empat start up dari Tanah Air, lima start up lain, yaitu Lazada dari Malaysia, Revolution Precrafted dari Filipina, Grab, Sea Group, dan Razer dari Singapura, serta VNG dari Vietnam.
Capres
Prabowo mempertanyakan nomenklatur Kementerian Kehutanan yang disatukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Padahal, KLH harusnya mengawasi sektor kehutanan.
Sejak menyusun kabinet pada 2014, Joko Widodo menggabungkan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada November 2014.
Pada era pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup tidak tergabung dalam satu kementerian.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang KLHK, fungsi kementerian ini antara lain adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung.
Selain itu, ada fungsi peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Capres
Prabowo mengklaim penduduk Indonesia bertambah 3,5 juta orang tiap tahunnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2016, jumlah penduduk mencapai 258,705 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2017 mencapai 261,890 juta jiwa. Angka ini menunjukan pertambuhan penduduk Indonesia periode 2016-2017 mencapai 3,185 juta jiwa.
Selain itu, BPS mencatat pada tahun 2018 penduduk Indonesia mencapai 265,015 juta jiwa atau mengalami kenaikan sebesar 3,125 juta dari tahun 2017.
Capres
Jokowi menyatakan pemerintah memiliki dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas menyerap pembelian hasil produksi ikan nelayan, yaitu Perindo dan Perinus. Kehadiran kedua perusahaan pelat merah itu diklaim turut membantu nelayan dalam bidang perizinan pembelian kapal. Selain itu, pemerintah juga memiliki program bank mikro nelayan untuk membantu kalangan tersebut memperoleh permodalan.
Data Kementerian BUMN mencatat jumlah ekspor ikan Perindo dan Perinus dari hasil serapan produksi nelayan mencapai US$5,54 juta per September 2018. Nilai ekspor itu berasal dari volume produksi ikan mencapai 512,1 ton.
Selain memiliki dua BUMN yang menyerap hasil produksi nelayan, pemerintah juga memiliki program bank mikro nelayan sebagai akses permodalan berbiaya murah dengan bunga sebesar 3 persen dan pinjaman sekitar Rp25-500 juta.
Untuk program itu, Jokowi menganggarkan dana sekitar Rp975 miliar untuk diberikan kepada nelayan. Per Januari 2019, dana yang sudah dipinjamkan ke nelayan sebesar Rp132 miliar.
Capres
Jokowi menyatakan telah membagikan konsesi lahan seluas 2,6 juta hektare (ha) dari target 12,7 juta ha lahan. Ia juga menyatakan telah menerbitkan lebih dari 5 juta sertifikat tanah pada kemudian meningkat menjadi lebih dari 7 sertifikat tanah pada 2018.
Jokowi memiliki program terkait pembagian konsesi lahan untuk rakyat kecil sejak 2014, yakni program Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektare (ha).
Sesuai RPJMN 2015-2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditugaskan mengalokasikan areal kawasan hutan seluas 12,7 juta ha untuk kegiatan Perhutanan Sosial dengan melibatkan masyarakat melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat/Kemitraan.
Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan realisasi program Perhutanan Sosial sampai November 2018 adalah 2,13 juta ha atau 16,8 persen dari total target sebesar 12,7 juta ha.
Capres
Prabowo menyatakan akan menegakkan hukum atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Selain itu, ia juga akan menindak perusahaan yang melanggar kebijakan pengelolaan limbah.
Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan ada beberapa perusahaan besar yang diberi sanksi karena terbukti melakukan pencemaran lingkungan selama 2017-2018.
Beberapa di antaranya merupakan perusahaan di bidang perminyakan, yaitu PT Chevron Pasific Indonesia di Blok Rokan wilayah operasi kabupaten Kampar yang mengacu hasil pengawasan 18 Januari 2018. Lalu, PT Pertamina EP di Lapangan Sanga-Sanga Kalimantan Timur, Tanjung, Tarakan, Bunyu, Cepu.
Kemudian, Total E&P Indonesia dan PT Pertamina Hulu Mahakam di Lapangan CPA, Senipah, CPU, SPU dan NPU Kalimantan Timur. Selanjutnya, ExxonMobil Indonesia di Jawa Timur dan PT Pertamina Hulu Energi NSB di Aceh dan West Madura Offshore.
Di sektor lain, misalnya pertambangan, yaitu PT PPCI di Kalimantan Timur, PT Laman Mining di Kalimantan Barat, PT Indominco Mandiri di Kutai Kartanegara, dan PT Stanindo di Bangka.
Teranyar, pemerintah menyatakan ada kerugian lingkungan dari operasional PT Freeport Indonesia karena menimbulkan kerusakan lingkungan di penampungan tailing di sepanjang Sungai Ajkwa, Kabupaten Mimika, Papua dengan nilai kerugian mencapai Rp185 triliun.
Capres
LRT Palembang
Berdasarkan data PT KAI Divre III pada awal Desember 2018 tercatat sekitar 930 ribu penumpang yang menggunakan LRT Palembang sejak diresmikan pada Juli 2018. Data itu turut mencatat sebanyak 108 perjalanan dengan dilayani 6 train set per harinya.
Meski begitu, LRT Palembang dilaporkan sepi penumpang usai gelaran Asian Games 2018, dan hanya ramai saat akhir pekan. Padahal biaya investasi kereta cepat pertama Indonesia itu mencapai Rp10,9 tiriliun. Ini ditambah subsidi operasional bulanan yang mencapai Rp10 miliar.
Kepala Kantor Staf Presiden RI Moeldoko menyalahkan Pemerintah Daerah Sumatra Selatan atas sepinya LRT. Menurutnya tugas pemerintah pusat sudah selesai dengan membantu pembangunan.
Bandara Kertajati
Direktur Utama Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Virda Dimas Eka Putra mencatat jumlah penumpang yang berangkat melalui Bandara Kertajati tercatat sekitar 25 ribu penumpang pada Desember 2018, sejak diresmikan pada Mei 2018.
Capres
Jokowi mengklaim produksi sawit Indonesia mencapai 46 juta ton dan melibatkan petani 16 juta petani. Dengan produksi yang melimpah, pemerintah bisa mengalihkan hasil produksi sawit mentah ke program campuran solar dengan minyak sawit sebanyak 20 persen alias B20.
Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat produksi minyak sawit mencapai 43 juta ton pada 2018. Menurut GAPKI, jumlah produksi tersebut merupakan yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2017 misalnya, produksi minyak sawit sebanyak 42,04 juta ton. Lalu, 35,57 juta ton pada 2016, 35,5 juta ton pada 2015, dan 31,5 juta ton pada 2014.
Sementara, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat jumlah produksi B20 mencapai 6 juta kiloliter pada 2018. Angka ini melebihi target pemerintah sebanyak 5,7 juta kiloliter.
Capres
Jokowi menyatakan hampir tidak ada konflik dalam pembangunan infrastruktur dan aktivitas ganti rugi dalam pembebasan lahan. Ia mengklaim biaya pembebasan lahan justru meningkat di eranya, dari 2-3 persen menjadi 4-5 persen.
Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menyatakan konflik agraria masih terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Data terakhir pada 2018 mencatat luas wilayah yang mengalami konflik agraria mencapai 807,17 ribu hektare.
Konflik agraria didominasi oleh latar belakang perebutan lahan di sektor perkebunan sebanyak 65,66 ribu hektare, kehutanan 54,06 ribu hektare, pertambangan 49,69 ribu hektare, properti 13 ribu hektare, dan infrastruktur 4.859 hektare.
Luasan konflik tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 520,49 ribu hektare pada 2017. Namun, jumlah luasan wilayah konflik agraria tersebut tidak seluas pada 2014 ketika proyek infrastruktur belum dijalankan oleh pemerintahan Jokowi. Pada 2014, jumlah luasan konflik agraria mencapai 2,86 juta hektare.
Capres
Jokowi mengatakan telah membangun Palapa Ring sebagai bagian dari digitalisasi. Menurutnya, koneksi backbone dengan broadband berkecepatan tinggi di Indonesia Barat telah diselesaikan 100 persen, di Indonesia tengah telah terbangun 100 persen, di Indonesia bagian timur telah 90 persen dan akan diselesaikan tahun ini.
Berdasar data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang dirilis pada Desember 2018, proyek infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring wilayah Barat telah selesai dibangun pada Maret 2018 dan Palapa Ring wilayah Tengah selesai pada Desember 2018. Sementara Palapa Ring wilayah Timur telah mencapai 88,14 persen pada Desember 2018.
Menurut Kemkominfo, Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur berupa pembangunan serat optik sepanjang 36 ribu kilometer yang menjangkau 440 kota/kabupaten di Indonesia.
Proyek ini dilakukan dengan skema public private partnership (kerja sama pemerintah dan swasta) dengan total investasi Rp7,7 triliun.
Capres
Prabowo mengatakan banyak proyek infrastruktur Jokowi yang grasa-grusu yang menyebabkan banyak proyek infrastruktur yang rugi dan susah dibayar.
Dalam laporan berjudul "Infrastructure Sector Assesment Program" edisi Juni 2018, Bank Dunia menyebut pemerintah memberikan keistimewaan kepada perusahaan BUMN dalam pembangunan infrastruktur.
Keistimewaan diberikan dalam beberapa bentuk. Pertama, Penyertaan Modal Negara (PMN). Tercatat, pada 2015 pemerintah memberikan suntikan Rp41,4 triliun untuk 36 BUMN, yang setengahnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Pada 2016, suntikan modal dinaikkan menjadi Rp53,98 triliun yang 83 persen di antaranya untuk pembangunan infrastruktur. Selain suntikan modal, BUMN juga sering diberikan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman dari bank BUMN tanpa uji kelayakan yang jelas dengan suku bunga rendah.
Bank Dunia dalam laporan itu juga menyatakan pemberian penugasan dan insentif tersebut menimbulkan masalah peningkatan jumlah utang BUMN.
Untuk menjalankan penugasan dan membiayai pembangunan infrastruktur, BUMN yang tidak mempunyai dana operasional harus mencari pinjaman. Data Bank Dunia, tingkat utang tujuh BUMN infrastruktur yang ditugaskan pemerintah membangun infrastruktur, pada September 2017 lalu mencapai Rp200 triliun.
Bank Dunia juga menyebut bahwa proyek infrastruktur Indonesia memiliki reputasi sebagai proyek infrastruktur berkualitas rendah, tidak direncanakan dengan matang, serta tidak memiliki kesiapan.
Bank Dunia menjelaskan proyek infrastruktur Indonesia tidak dipilih berdasarkan kriteria atau seleksi yang jelas.
Capres
Prabowo menyebut salah satu masalah pokok Indonesia adalah bahwa kekayaan yang tidak tinggal di dalam negeri.
Pada 2016, Kementerian Keuangan memperkirakan ada sekitar Rp11.450 triliun potensi harta warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Jumlah tersebut hampir menyamai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekitar Rp11.540 triliun pada kuartal IV 2015.
Sebelumnya, laporan Panama Papers mencatat ada 2.960 nama wajib pajak Indonesia yang tercatat sebagai klien dari 43 perusahaan offshore yang terafiliasi dengan Mossack Fonseca. Perusahaan offshore adalah perusahaan yang beroperasi di mancanegara dan dibentuk guna mengkapitalisasi modal para kliennya. Dalam konteks Mossack Fonseca, dana yang dipercayakan para kilennya diputar oleh perusahaan offshore di negara-negara yang memberikan fasilitas perpajakan (tax haven).
Dari berbagai data ini, pemerintah kemudian membentuk program pengampunan pajak (tax amnesty) untuk memulangkan harta WNI di luar negeri. Dari hasil tax amnesty, pemerintah mengantongi deklarasi sebesar Rp4.813,4 triliun dan repatriasi Rp146 triliun.
Capres
Jokowi menyatakan telah menggelontorkan anggaran Dana Desa mencapai Rp187 triliun selama pemerintahannya. Dari dana tersebut, setidaknya sudah dibangun sekitar 191 ribu Km jalan di desa dan 58 ribu unit irigasi di desa.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menggelontorkan anggaran Dana Desa sebesar Rp20,67 triliun pada 2015. Lalu, pemerintah meningkatkan alokasinya menjadi Rp46,98 triliun pada 2016.
Kemudian, Dana Desa meningkat lagi menjadi Rp60 triliun pada 2017. Begitu pula pada 2018 sebesar Rp60 triliun. Totalnya, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran dana desa mencapai Rp187,65 triliun. Sementara pada 2019, pemerintah mengalokasikan dana desa mencapai Rp70 triliun.
Capres
Jokowi mengatakan di bidang lingkungan hidup pihaknya ingin kebakaran hutan dan lahan gambut tidak terjadi lagi dan ini sudah bisa diatasi. Dia juga menyebut dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut.
Data Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) mencatat pada 2016 setidaknya terjadi 178 kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), lalu pada tahun 2017 terjadi 96 kasus Karhutla dan pada tahun 2018 terjadi 370 kasus karhutla.
Sementara itu, Berdasarkan Data BNPB pada tahun 2012 tercatat sejumlah 49 kasus. Sedangkan pada 2013 sejumlah 21 kasus Karhutla, tahun 2014 sebanyak 100 kasus Karhutla, dan 2015 sebanyak 46 Karhutla.
Capres
Jokowi menyebut impor jagung pada 2014 mencapai 3,5 juta ton, pada 2018 impor jagung hanya 180 ribu ton. Artinya, kata dia, ada produksi 3,3 juta oleh petani, dan ini merupakan lompatan besar.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor jagung secara keseluruhan, meliputi jagung pangan dan pakan, tahun 2014 sebesar 3,25 juta ton; tahun 2015 sebesar 3,26 juta ton.
Setelah pemerintah membatasi impor jagung, total impor lantas merosot menjadi 1,52 juta ton pada tahun 2016. Impor jagung semakin menukik turun pada 2017 menjadi 517,49 ribu ton. Sepanjang 2018, tren impor jagung kembali merangkak naik menjadi 737,22 ribu ton.
