Capres
Merujuk pemberitaan terakhir, pada 8 November 2023 Ketua BEM Universitas Indonesia Melki Sedek Huang mengaku sempat mendapat intimidasi, termasuk keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Melki menduga intimidasi tersebut terkait dengan gerakan mahasiswa soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat minimal batas usia capres-cawapres.
Melki bercerita keluarganya di Pontianak itu didatangi oleh sejumlah pihak yang mengaku sebagai aparat keamanan. Melki menyebut pihak itu tidak menyebutkan asal satuannya, tapi hanya mengaku sebagai aparat.
Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen Iwan Setiawan mengklaim tidak ada anggota yang terlibat dalam dugaan intimidasi terhadap Melki dan keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Bantahan serupa juga diutarakan oleh Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pipit Rismanto. Pipit menyatakan tidak ada anggota yang terlibat dalam dugaan intimidasi Melki dan keluarganya di Pontianak.
Capres
Bank Indonesia menyatakan Inflasi pada Oktober 2023 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 3,0±1%. Inflasi inti pada Oktober 2023 sendiri tercatat sebesar 0,08% (mtm), lebih rendah dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,12% (mtm).
Secara tahunan, inflasi inti Oktober 2023 tercatat sebesar 1,91% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,00% (yoy).
Terkait harga pangan, berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada November 2023, harga cabai merah beras melesat 14,02 persen ke Rp60.200 per kg. Di beberapa daerah, salah satunya Kota Bandar Lampung, harganya menembus Rp95 ribu per kg.
Gula pasir lokal naik 2,15 persen ke Rp16.600 per kg, telur ayam ras menanjak 0,87 persen ke Rp28.850 per kg, dan minyak goreng kemasan bermerek 0,24 persen ke Rp20.950 per kg.
Hanya harga bawang putih ukuran sedang yang harganya turun 0,26 persen ke Rp37.750 per kg.
Sementara komoditas pangan lainnya terpantau stagnan seperti beras, daging sapi, dan minyak goreng curah.
Capres
M. Harun Al Rasyid (15) merupakan korban tewas dalam peristiwa kerusuhan Mei 2019. Anak kedua dari tiga bersaudara asal Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat itu meninggal dunia akibat tembakan peluru tajam yang mengenai dada sebelah kirinya. Jasad Harun ditemui di gorong-gorong di Slipi, Jakarta Barat. Ayah Harun, Didin Wahyudin, sempat mengunjungi sejumlah pihak termasuk DPR untuk mencari keadilan. Sampai saat ini belum ada terduga pelaku yang diproses hukum hingga pengadilan.
Sementara kematian Mega Suryani Dewi (24) dilatarbelakangi oleh kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Mega menjadi korban pembunuhan keji suaminya, Nando Kusuma Wardana (25), di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, September 2023. Mega sempat melaporkan kasus KDRT ke polisi namun tidak mendapat respons. Polres Metro Bekasi membantah telah mengabaikan laporan KDRT yang dilayangkan oleh Mega. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Gogo Galesung menyatakan Mega tidak menghadiri panggilan permintaan keterangan setelah melakukan visum. Mega disebut telah kembali ke suaminya.
Capres
Menurut data Setara Institute bersama International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), subindikator kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam skor indeks Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia 2023 mempunyai nilai yang rendah.
Indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi penyumbang skor terendah dalam skor Indeks HAM, yakni 1,3 di antara seluruh indikator lainnya.
Selama 5 tahun terakhir, indeks ini tidak pernah mencapai angka 2.
Pada 2019 (1,9), 2020 (1,7), 2021 (1,6), dan 2022 (1,5).
Pada Indeks HAM secara umum, skor rata-rata untuk seluruh variabel adalah 3,2, yakni turun 0,1 dari tahun sebelumnya yang berada pada skor 3,3.
Rata-rata skor nasional sejak 2019, data SETARA Institute menunjukkan indeks tersebut tidak pernah mencapai angka moderat yakni 4 dalam skala 1-7.
Di tahun 2019 skor Indeks HAM sebesar 3,2, lalu 2020 di angka 2,9, tahun 2021 di angka 3, tahun 2022 di angka 3,3 dan di tahun 2023 ini kembali turun menjadi 3,2.
Terkait indeks demokrasi, laporan indeks demokrasi dari The Economist Intelligence Unit (EIU) pada 2022 menyebut Indonesia berada di peringkat ke-54 dari 167 negara dengan skor 6,71 dalam skala 1-10.
Skor tersebut sama dengan indeks demokrasi 2021. Namun, peringkat Indonesia turun dari 52 ke 54.
Variabel pengukuran mencakup proses pemilu dan pluralisme; kebebasan sipil; fungsi pemerintah; partisipasi politik; dan budaya politik.
Pada 2022, data SAFEnet mencatat 97 kasus pemidanaan yang melibatkan 107 orang terlapor, menggunakan UU ITE. Jumlah tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu sebanyak 30 kasus dengan 38 orang korban kriminalisasi.
SAFEnet menyebut pasal yang paling sering digunakan oleh pelapor adalah Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama serta pasal 28 ayat 2 terkait ujaran kebencian.
Pasal-pasal UU ITE tersebut juga sering dilapis dengan menggunakan pasal 310 KUHP lama terkait pencemaran nama dan Pasal 14-15 UU No. 1 tahun 1946 tentang berita bohong.
Capres
Mengutip Antara, Staf Khusus Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi Billy Mambrasar pada 10 Juli 2023 menyebutkan 17 kali kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua merupakan bentuk perhatian kepada masyarakat setempat. Namun Billy tidak menjelaskan 17 kali kunjungan tersebut hanya pada periode kedua Jokowi menjabat, atau sejak periode pertama.
Berdasarkan berita yang ditayangkan Setkab.go.id, pada periode Agustus-Desember, Jokowi satu kali mengunjungi Papua yaitu pada 22-23 November 2023.
Mengutip Kominfo.go.id, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, datang ke Papua pada 1999 dan 2000. Presiden Megawati Soekarnoputri mengunjungi Kota Jayapura pada perayaan Natal 25 Desember 2003. Terakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah beberapa kali berkunjung ke Papua, yaitu pada 2010, 2012, dan 2014.
Capres
Ganjar Pranowo berpendapat Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset mendesak untuk disahkan guna memulihkan kerugian negara atas kasus tindak pidana korupsi.
Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Ganjar menyatakan negara mengalami kerugian sekitar Rp230-an triliun dalam periode 10 tahun terakhir.
Berdasarkan hasil riset ICW sepanjang tahun 2013-2022 yang diunggah di laman antikorupsi.org, jumlah potensi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sejumlah sekitar Rp128,34 triliun.
Terdapat ratusan kasus tindak pidana korupsi di setiap tahun.
Potensi kerugian negara berdasarkan data ICW:
2013: Rp7,3 triliun.
2014: Rp5,29 triliun.
2015: Rp3,1 triliun.
2016: Rp1,45 triliun.
2017: Rp6,5 triliun.
2018: Rp5,6 triliun.
2019: Rp8,4 triliun.
2020: Rp18,6 triliun.
2021: Rp29,4 triliun.
2022: Rp42,7 triliun.
Capres
Anies menjabat selama periode 2017-2022.
Dalam periode tersebut, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, pada 2018 terdapat 8.785 tempat ibadah di Jakarta secara kumulatif, yang terdiri atas Masjid, Mushola, Gereja Kristen dan Katolik, Pura atau Kuli, Kelenteng, dan Vihara.
Kemudian pada 2019 turun menjadi 7.072 bagunan.
Pada 2020, jumlah tempat ibadah naik menjadi 7.732; tahun 2019 naik menjadi 8.212; dan pada 2022 kembali naik menjadi 8.692 tempat ibadah.
Namun, terjadi penurunan jumlah tempat ibadah Gereja Protestan.
Berdasarkan data BPS, pada 2018 Gereja Protestan di DKI Jakarta berjumlah 2.742, namun pada 2022 berkurang menjadi 1.293.
Sementara Kementerian Agama merilis data yang berbeda. Berdasarkan situs Satudata Kemenag, mereka baru menyediakan data periode 2019-2022.
Jumlah tempat ibadah di DKI Jakarta pada 2019 berjumlah 4.612. Kemudian berkurang menjadi 4.234 pada 2020, lalu bertambah menjadi 4.672 pada 2021, dan tempat ibadah di DKI Jakarta kembali bertambah pada 2022 menjadi 5.274.
Capres
Pada 2022, DKI Jakarta memiliki APBD sebesar Rp82,47 triliun. Anggaran tersebut disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2022 menjadi peraturan daerah (Perda).
Sementara berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Jakarta pada 2022 adalah 10,6 juta jiwa.
Menurut data IQair, kualitas udara DKI Jakarta selalu buruk pada periode 2018-2022 dengan angka polutan PM2.5 mencapai 7 hingga 10 kali lebih tinggi dari batas aman berdasarkan panduan Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Panduan WHO untuk jumlah PM2.5 sendiri adalah 0-5 μg/m3.
Berikut daftar rata-rata jumlah PM2.5 tahunan Jakarta pada periode 2018-2022:
- 2018: 45,3 μg/m3
- 2019: 49,4 μg/m3
- 2020: 39,6 μg/m3
- 2021: 39.2 μg/m3
- 2022: 36,2 μg/m3
Pada 2022, Jakarta menjadi kota paling tercemar nomor 4 di dunia, masih berdasarkan data IQair. Selain itu, Jakarta juga lebih buruk dibandingkan Surabaya (34,4) dan Bandung (26,1).
Capres
Ganjar Pranowo menyinggung kasus pelanggaran HAM berat saat memberikan pertanyaan kepada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ganjar mengatakan ada 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.
Selain itu, mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyebut pada 2009 lalu, DPR telah mengeluarkan empat rekomendasi kepada presiden terkait pelanggaran HAM berat itu.
Eks Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) A Taufan Damanik menegaskan jumlah pelanggaran HAM berat di Indonesia yang harusnya diakui oleh negara saat ini ada 13 kasus.
Ia juga menyebut sudah melaporkan 13 kasus itu kepada Presiden saat dia menjabat sebagai ketua pada periode 2017-2022.
Ke-13 kasus pelanggaran HAM berat itu yakni:
1. Peristiwa 1965-1966
2. Peristiwa Penembakan misterius pada 1982-1985
3. Peristiwa Talangsari di Lampung pada 1989
4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis pada 1989
5. Peristiwa Penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998
6. Peristiwa kerusuhan Mei 1998;
7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II pada 1998-1999;
8. Peristiwa pembunuhan dukun santet pada 1998-1999;
9. Peristiwa Simpang KKA di Aceh pada 1999;
10. Peristiwa Wasior di Papua pada 2001-2002;
11. Peristiwa Wamena Papua pada 2003;
12. Peristiwa Jambo Keupok pada 2003,
13. Peristiwa Bener Meriah, Aceh Tengah pada 2001.
Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 11 Januari 2023 menyatakan terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.
Jokowi kala itu menyebut dirinya telah membaca secara saksama laporan dari tim penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat yang dibentuk berdasarkan Keputusan presiden Nomor 17 tahun 2022.
Dari 12 kasus yang disebutkan Jokowi, tidak tercantum peristiwa Bener Meriah, Aceh Tengah.
Soal rekomendasi DPR yang disebutkan Ganjar:
Pada 2009, mengutip situs resmi dpr.go.id, DPR memberikan rekomendasi soal penyelesaian kasus HAM berat melalui Komisi III.
Pertama, merekomendasikan Presiden membentuk pengadilan HAM ad hoc.
Kedua, merekomendasikan Presiden serta institusi pemerintah dan pihak terkait untuk mencari 13 aktivis yang masih hilang.
Ketiga, merekomendasikan pemerintah merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang.
Keempat, merekomendasikan pemerintah meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.
Nama Prabowo sering kali dikaitkan dengan Tim Mawar yang dibentuk dengan target memburu dan menangkap aktivis (kasus pelanggaran HAM berat nomor 5).
Berdasarkan dakwaan dalam persidangan Tim Mawar pada 1998 di Pengadilan Militer Jakarta yang dikutip sejumlah media, Tim Mawar dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono
Namun, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk di bawah kepemimpinan Jenderal Wiranto sebagai Panglima ABRI dan memeriksa Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Letjen (Purn) Prabowo Subianto dan Mayjen Muchdi P.R serta Komandan Grup IV Kopassus Kolonel Chairawan terkait kasus penculikan aktivis 98 itu pada Juli 1998.
Usai melakukan serangkaian pemeriksaan, DKP menemukan fakta bahwa penculikan itu dilakukan atas perintah dan sepengetahuan para pimpinan Kopassus saat itu. DKP yang diketuai Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo pun memberikan Prabowo sanksi administratif berupa pemberhentian dari dinas kemiliteran.
Capres
Dari kasus penculikan aktivis, sebanyak 22 orang diculik. Sembilan orang kembali dalam keadaan hidup, yakni Andi Arief, Nezar Patria, Pius Lustrilanang, Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyo Jati, Mugiyanto, Faisol Riza, dan Aan Rusdianto.
Sedangkan 13 aktivis lainnya hilang adalah Wiji Thukul, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Yani Afri, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Sony, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Siahaan, Yadin Muhidin, Hendra Hambali, dan Abdun Nasser. Keberadaan mereka pun tidak diketahui hingga saat ini.
Sebagian aktivis yang menjadi korban penculikan itu menjadi pendukung Prabowo Subianto.
Mendiang Desmond Mahesa misalnya yang menjadi anggota DPR dari Partai Gerinda yang notabenenya dinahkodai Prabowo.
Selanjutnya Andi Arief, salah satu aktivis yang sempat diculik kini berada di gerbong pendukung Prabowo dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Senada, Pius Lustrilanang pun pernah menjadi politikus Gerindra.
Budiman Sudjatmiko yang merupakan mantan Ketua Umum PRD dan pada 1998 lalu dijebloskan ke penjara juga mendukung Prabowo pada Pilpres 2024.
Capres
Analisis Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) pada periode 2020 hingga 2023 menyebut polusi udara Jakarta merupakan campuran emisi dari beberapa sektor utama, yakni pembangkit listrik, industri, transportasi, dan pembakaran lahan terbuka.
Pemodelan CREA pada periode Juli hingga Agustus 2023 menunjukkan tingkat polusi udara per jam berkorelasi dengan lepasan emisi berbagai pembangkit listrik tenaga batu bara yang mencapai Jakarta.
Pada hari-hari tertentu, kontribusi pembangkit listrik tenaga batu bara bervariasi antara 5-31 persen terhadap polusi PM2.5, dengan kontribusi rata-rata adalah 9 persen.
Pembangkit listrik merupakan sumber emisi SO2 yang dominan, sedangkan transportasi merupakan sumber emisi NOx terbesar, disusul oleh sektor ketenagalistrikan dan industri.
CREA menyebutkan setidaknya ada 11 PLTU yang berkontribusi terhadap polusi PM2.5 di Jakarta, yakni Yakni, PLTU Cikarang Babelan, PLTU Indramayu, PLTU Cilacap, PLTU Lontar, PLTU Cirebon, PLTU FAJAR, PLTU Pindi Deli II, PLTU Purwakarta Indorama, PLTU DSS Serang, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Labuan.
Namun, menurut data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta 2020, pembangkit listrik bukan sosok dominan penyumbang polusi Jakarta. Pembangkit listrik hanya menyumbang 5,7 persen untuk polusi tersebut.
Berikut daftar penyumbang polusi menurut data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta 2020:
1. Transportasi (67,04 persen)
2. Industri (26,8 persen)
3. Pembangkit listrik (5,7 persen)
4. Perumahan (0,42 persen)
5. Komersial (0,02 persen)
Capres
Anies Baswedan menyatakan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) merupakan salah satu contoh produk hukum yang tidak melibatkan partisipasi publik secara lengkap.
Hal ini terlihat dengan banyaknya pertanyaan setelah aturan tersebut disahkan menjadi UU.
Anies melontarkan ini untuk menjawab pertanyaan Ganjar Pranowo soal apakah Anies oposisi terhadap kebijakan IKN.
Anies Baswedan menyatakan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) merupakan salah satu contoh produk hukum yang tidak melibatkan partisipasi publik secara lengkap.
Hal ini terlihat dengan banyaknya pertanyaan setelah aturan tersebut disahkan menjadi UU.
Anies melontarkan ini untuk menjawab pertanyaan Ganjar Pranowo soal apakah Anies oposisi terhadap kebijakan IKN.
Jumlah anggota panitia khusus tersebut berlawanan dengan amanat UU MD3 dan Tatib DPR yang mengatur jumlah panitia khusus maksimal 30 orang dan 4 orang unsur pimpinan.
Dalam Rapat Paripurna penutupan masa sidang II 2021/2022, 16 Desember 2021, Keputusan tersebut direvisi. Pimpinan DPR menetapkan kembali anggota panitia khusus menjadi 30 orang dan 4 unsur pimpinan.
Dalam prosesnya, Anggota Pansus melakukan konsultasi publik seperti dengan Civitas Akademika Universitas Mulawarman.
Seiring proses berjalan, tepatnya pada Selasa, 3 Oktober 2023, DPR resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU melalui Rapat Paripurna DPR ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024.
UU IKN juga pernah digugat ke MK oleh jejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN). Gugatan tersebut berupa uji formil karena UU IKN dianggap janggal selama proses pembahasan hingga disahkan oleh DPR. Gugatan ini ditolak MK.
