Cawapres
Pekerja informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam bidang usaha yang kegiatan ekonominya tidak diatur dan tidak diakui pemerintah.
Sektor informal mencakup usaha berskala kecil atau perorangan. Ciri-ciri sektor informal adalah modal relatif kecil, memiliki sistem administrasi dan manajemen usaha sederhana, penghasilan tidak menentu, kegiatan usaha tidak kena pajak, diisi oleh pekerja yang tidak memerlukan pendidikan formal dan hanya berdasarkan pengalaman, hingga memiliki unit usaha yang mudah beralih antar subsektor.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja informal sebanyak 83,34 juta pada Februari 2023. Jumlah ini setara 60,12 persen dari total seluruh angkatan kerja.
Angka 83,34 juta pekerja informal tersebut naik 0,15 persen dibanding Februari 2022.
Indonesia sendiri memiliki total 146,64 juta orang angkatan kerja, naik 2,61 juta orang dibanding Februari 2022.
Cawapres
UMKM ini terdiri dari Usaha Mikro (UMi) sebanyak 64,60 juta, Usaha Kecil (UK) sebanyak 798,67 ribu, dan Usaha Menengah (UM) sebanyak 65,46 ribu pelaku.
Sementara itu, dalam artikel yang dirilis di situs Kementerian Keuangan, mengutip data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 Triliun.
UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia.
Cawapres
Mahfud menyebut setelah Reformasi 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah mencapai 7 persen.
Ia menyebut capaian 7 persen itu hanya diperoleh selama periode 1989-1991 atau di era Orde Baru.
Berdasarkan data Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7 persen memang tidak pernah terjadi selama masa reformasi atau sejak 1998. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pasca-reformasi adalah pada 2007 yaitu 6,35 persen.
Kemudian, selama periode 1989-1991, pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 7 persen, yakni pada 1989 sebesar 7,46 persen, serta pada 1990 sebesar 7,24 persen.
Cawapres
Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total investasi pada kuartal III 2023 sebesar Rp374,4 triliun.
Dari total tersebut, sebesar 51 persen atau Rp190,9 triliun investasi berada di luar Jawa. Sisanya, 49 persen atau sebesar Rp183,5 persen berada di Jawa.
Cawapres
Global Wealth Report 2018 yang dirilis Credit Suisse menyebut ada 1 persen orang Indonesia yang kekayaannya setara 47 persen masyarakat Indonesia. (Sebagai catatan: pada 2018, jumlah penduduk Indonesia tercatat 265 juta jiwa, sehingga 43 persennya adalah 113 juta jiwa)
Pada 2017, LSM Inggris Oxfam yang berfokus pada isu kemiskinan dan ketidakadilan melakukan survei dan menemukan 4 orang terkaya Indonesia memiliki harta yang lebih besar dibandingkan dengan 100 juta masyarakat Indonesia.
Cawapres
Berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Timur, potensi gas alam Madura melimpah.
Madura memasok 60 persen kebutuhan industri di Jawa Timur, seperti ke Gresik, Surabaya, Sidoarjo dan lainnya.
Gas alam tersebut diambil dari wilayah Kepulauan Kangean menggunakan pipa laut sejauh 450 kilometer ke arah Pulau Jawa.
Salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sektor migas di Madura adalah Husky-CNOOC Madura Ltd (HCML).
Mereka mempunyai dua lapangan gas di Selat Madura.
Pertama, Lapangan BD yang memproduksi gas sebesar 100 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day) dan kondensat sebesar kurang lebih 6000 BCPD (Barrel Condensate per Day). Proyek ini akan dimulai dengan pembangunan pipa bawah laut sepanjang kurang lebih 53 km dari Sampang ke Pasuruan.
Satu lagi adalah Lapangan MDA & MBH yang diharapkan memenuhi kebutuhan gas dalam negeri. Jumlah produksi dari lapangan ini diharapkan bisa mencapai 120 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day).
Lapangan MDA & MBH akan memproduksikan gas untuk menyediakan kebutuhan gas dalam negeri. Gas akan disalurkan melalui pipa dan akan disambungkan dengan East Java Gas Pipeline (EJGP).
Jumlah produksi dari lapangan ini diharapkan bisa mencapai 120 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day)
Cawapres
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan mencapai 56,7 persen dari total penduduk.
Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada 2025 mencapai 60 persen, pada 2030 mencapai 63,4 persen, dan pada 2035 mencapai 66,6 persen.
Cawapres
Gibran mengatakan tidak semua pembangunan infrastruktur di Indonesia menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Gibran mencontohkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang tidak 100 persen menggunakan APBN. Ia mengatakan IKN hanya menggunakan APBN sebanyak 20 persen saja, sisanya merupakan investasi swasta dan investasi luar negeri.
Pada 2021, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan anggaran Rp466 triliun.
Juri menyebut dari total dana sebesar Rp 466 triliun, pembiayaan dari APBN hanya sekitar Rp89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp123,2 triliun.
Dengan demikian, persentase pemakaian APBN sebesar 19,18 persen.
Namun pada Mei 2023, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan 30 persen dari dana Rp466 triliun yang dibutuhkan untuk membangun IKN bersumber dari APBN.
Sementara itu, secara total pada periode 2022-2024, pemerintah menetapkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp75,5 triliun, dengan rincian Rp5,5 triliun pada 2022, Rp29,4 triliun pada 2023, dan Rp40,6 triliun pada 2024 mendatang.
Cawapres
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ICOR Indonesia tercatat sebesar 6,25 persen sampai 2022 lalu.
Nilai tersebut turun dari 2021 yang tercatat sebesar 8,94 persen.
ICOR merupakan parameter ekonomi yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output), dengan menggunakan investasi tersebut.
Semakin kecil angka ICOR, maka akan semakin bagus.
Sebaliknya, jika angka ICOR makin besar, maka semakin tidak efisien dampak investasi yang masuk mendorong perekonomian.
Cawapres
Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono mengklaim menerima komitmen investasi hingga Rp41,4 triliun hingga Desember 2023.Aliran dana itu masuk melalui tiga tahap dari 15 perusahaan.
Pada tahap I, dana Rp23 triliun berasal dari 10 perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan.
Perusahaan itu adalah Agung Sedayu Group (Lead Konsorsium), Salim Group, Sinar Mas, Pulau Intan, Djarum,BCA Group, Wings Group, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group.
Tahap II, aliran investasi Rp13,1 triliun dari datang dari Kementerian Perhubungan, Mayapada, Pakuwon Group, JIS, Hermina, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PLN Indonesia.
Sedangkan pada tahap III, dana yang masuk sebesar Rp5,3 triliun, di mana grounbreaking pembangunannya dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan ini.
Sementara, mengacu pada data Kementerian Investasi/BKPM hingga Q3 (Juli-September 2023), belum ada laporan investasi yang sudah masuk ke IKN.
Untuk investasi asing, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengungkap belum ada investor asing yang masuk ke IKN pada November lalu.
"Sampai saat ini belum ada (investasi asing masuk IKN)," kata Jokowi di sela KTT APEC di California, Amerika Serikat, Kamis (16/11) waktu setempat.
Meski begitu, Jokowi optimis para investor asing bakalan tertarik masuk ke IKN. Pasalnya, saat ini saja sudah banyak pengusaha lokal Tanah Air yang menanam modal di IKN.
Cawapres
Gibran melontarkan pertanyaan kepada cawapres nomor urut 3 Mahfud MD terkait Carbon Capture and Storage (CCS).
Gibran bertanya pendapat Mahfud sebagai ahli hukum terkait bagaimana regulasi CCS. Belakangan pemerintah menargetkan Indonesia untuk mengembangkan CCS.
Mengutip dari laman Kementerian ESDM, CCS merupakan salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi CO2 atau karbon dioksida ke atmosfer.
Teknologi CCS merupakan rangkaian pelaksanaan yang terkait, mulai dari pemisahan dan penangkapan capture CO2 dari sumber emisi flue gas hingga penyimpanan ke tempat yang aman.
International Energy Agency (IEA) melaporkan volume emisi CO2 akibat pembakaran bahan bakar fosil mencapai 56 persen dari total semua emisi global.
Dengan demikian, CSS diharapkan dapat mengurangi emisi CO2 dalam jumlah besar melalui pengendalian atau penangkapan CO2 yang dihasilkan dalam gas buang dari pembangkit listrik.
Per-11 September 2023 Kementerian ESDM menyatakan telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerapan CCS/CCUS pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.
Kementerian ESDM juga mengatakan tengah merancang Perpres untuk mengatur CCS/CCUS bersama kementerian terkait.
Cawapres
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, target belanja pemerintah pada 2023 sebesar Rp3.117,2 triliun. Dari nilai tersebut, sebesar Rp479,9 triliun ditargetkan untuk membayar utang.
Per 12 Desember 2023, realisasi belanja negara sudah tembus Rp2.588,2 triliun, di mana Rp298,6 triliun dari total tersebut digunakan untuk membayar utang.
Cawapres
Menjawab pertanyaan Mahfud, Gibran menyatakan menaikkan rasio pajak atau tax ratio dan menaikkan pajak itu merupakan hal yang berlainan.
Gibran, dalam kesempatan sanggahan selanjutnya, juga menyinggung saat ini wajib pajak atau orang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru 37 juta orang saja.
(Sebagai catatan, sebelumnya Mahfud mempertanyakan visi dan misi paslon nomor urut 2 yang akan menaikkan rasio pajak menjadi 23 persen.
Mahfud pun menilai target itu tidak masuk akal, dan bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 10 persen, sementara saat ini di angka 5-6 persen)
Tax ratio adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal suatu negara. Tax ratio ini berfungsi untuk mengukur kinerja penerimaan pajak suatu negara. Tax ratio yang tinggi menggambarkan rakyat berkontribusi tinggi dalam pembangunan.
Sementara definisi menaikkan pajak adalah menaikkan nilai tarif atau pungutan kepada wajib pajak.
Saat ini, pemerintah menargetkan tax ratio berada di level 10 persen pada 2023.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu sendiri mencatatkan tax ratio pada 2022 mencapai 10,39 persen, tertinggi dalam 7 tahun terakhir.
Sementara itu, berdasarkan Nota Keuangan RAPBN tahun anggaran 2024, jumlah wajib pajak pada 2023 sudah mencapai 69,1 juta.
Jumlah masyarakat yang memiliki NPWP naik secara berkala setiap tahun.
Pada 2019 misalnya ada 42,5 juta; lalu 2020 46,3 juta; 2021 62,3 juta; dan 2022 ada 66,2 masyarakat yang menjadi wajib pajak.
Cawapres
Mahfud MD mempertanyakan target tax ratio sebesar 23 persen yang ingin dicapai oleh Prabowo-Gibran.
Menurutnya, target tersebut tidak masuk akal karena saat ini saja angkanya baru 10,5 persen.
Mahfud mengatakan tax ratio naik menjadi 23 persen, maka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 10 persen atau dua kali lipat dari saat ini yang di level 5 persen.
Tax ratio atau rasio pajak adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) suatu negara.
Kementerian Keuangan mencatat rasio pajak pada 2021 sebesar 9,21 persen, naik menjadi 10,39 persen pada 2022.
Pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia berdasarkan Badan Statistik (BPS) pada 2021 adalah 3,7 persen, kemudian pada 2022 mencapai 5,31 persen.
Cawapres
Pemerintah resmi melarang ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020 dan mendorong hilirisasi barang tambang ini.
Larangan ekspor bijih nikel diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018.
Nilai ekspor nikel (HS 75) berdasarkan data Kementerian Perdagangan:
- 2019 nilainya US$813,16 juta
- 2020 nilainya US$808,42 juta
- 2021 nilainya US$1,2 miliar.
- Januari-September 2022 nilainya US$4,13 miliar.
HS 75 adalah produk turunan nikel seperti nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy (HS 7501), nickel bars, rods, profiles and wire (HS 7505).
Adapun ekspor feronikel (HS 72) berdasarkan data Kementerian Perdagangan, sebagai berikut:
- 2019 mencapai US$2,6 miliar
- 2020 mencapai US$4,74 miliar
- 2021 mencapai US$7,09 miliar
- 2022 mencapai US$13,62 miliar
Cawapres
Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Wisata Dinas Pariwisata Kota Surakarta Gembong Hadi, mengutip pemberitaan di detik.com tanggal 2 Mei 2023, jumlah wisatawan di Kota Surakarta mengalami peningkatan selama libur Lebaran tahun ini.
Kunjungan wisatawan di Kota Solo dari tanggal 17-29 April 2023 tercatat sekitar 337.725 orang. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara 119 orang.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata DI Yogyakarta Singgih Raharjo, mengutip pemberitaan Antara pada 7 Mei 2023, menyebut total wisatawan selama libur lebaran 2023 di DIY sebanyak 1.655.814 wisatawan.
Bila menilik data bulanan, Dinas Pariwisata Kota Solo mencatatkan wisatawan lokal domestik selama April 2023 mencapai 658.769 orang dan 997 wisatawan mancanegara.
Sementara data milik DIY yang tercantum dalam BPS sejauh ini hanya mencatatkan total data wisatawan mancanegara selama April 2023 yang naik 11,68 persen dibandingkan Bulan Maret 2023, yaitu dari 5.007 kunjungan menjadi 5.592 kunjungan.
Cawapres
SGIE adalah laporan yang dirilis DinarStandard, sebuah lembaga kajian internasional yang fokus pada ekonomi Islam global.
Sektornya meliputi keuangan syariah, makanan dan minuman halal, kosmetik halal, farmasi halal, perjalanan ramah untuk muslim, serta media dan rekreasi bertema Islam.
Peringkat Indonesia berdasarkan kategori:
- Makanan halal: peringkat 2
- Obat dan kosmetik halal: peringkat 9
- Fesyen muslim: peringkat 3
- Keuangan syariah: peringkat 6
Cawapres
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyebut ada ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia.
Pada 2021, laporan Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Kementerian ATR/BPN menunjukkan ketimpangan penguasaan tanah ini terlihat dari gini ratio yang mendekati angka 0,58.
Laporan itu menyebut ada kelompok 1 persen, tetapi menguasai 58 persen sumber daya agraria, tanah, dan ruang.
Artinya, 99 persen penduduk memperebutkan 42 persen sisa sumber daya agraria, tanah dan ruang.