Cawapres
Rumah tangga usaha pertanian gurem adalah rumah tangga petani yang menggunakan atau menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare.
Berdasarkan data Sensus Pertanian 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Gurem sebanyak 19 juta. Angka ini naik dari catatan jumlah RTUP Gurem pada 2013, yang hanya sebanyak 14,25 juta.
Cawapres
Menurut data Badan Pusat Statisik, jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) pada 2013 adalah 26.135.469 rumah tangga.
Angkanya naik 8,74 persen pada 2023 menjadi 28.419.398 rumah tangga.
Sebagai catatan, sensus pertanian dilakukan setiap 10 tahun sekali.
Berdasarkan Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2024, realisasi subsidi pupuk berfluktuasi:
- Rp34,308 triliun pada 2019
- Rp29,769 triliun pada 2022.
Dalam Nota Keuangan tersebut juga tercantum outlook tahun 2023, dengan subsidi pupuk diperkirakan mencapai Rp25,276 triliun.
Dalam APBN tahun anggaran 2024, anggaran Subsidi Pupuk dialokasikan sebesar Rp26,686 triliun.
Cawapres
Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) menargetkan bauran EBT di Indonesia mencapai 23 persen pada 2025 mendatang. PP ini diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, target tersebut ingin diturunkan menjadi 17 persen hingga 19 persen.
Hal ini disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM saat konferensi pers di Kantor Ditjen Gatrik, Jakarta, Kamis (18/1).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bauran EBT pada 2023 baru mencapai 13,1 persen.
Dewan Energi Nasional (DEN) sedang mengejar revisi PP KEN tentang target bauran EBT 23 persen era SBY tersebut. Proses revisi PP KEN sudah masuk dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
"Targetnya, 2023 dulu 23 persen. Dalam pembaharuan (PP) KEN, nanti kalau diketok, diteken presiden, maka berubah menjadi 17 persen-19 persen," kata Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan DEN Yunus Saefulhak.
Cawapres
Anggaran Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah tidak selalu bertambah selama 5 tahun terakhir.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Sistem Informasi Desa (SID) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pada 2019 dana desa mencapai Rp70 triliun.
Kemudian pada 2020 naik menjadi Rp72 triliun. Pada 2021 menjadi 71,9 triliun. Dana Desa mengalami pengurangan pada 2022 menjadi Rp68 triliun. Pada 2023, Dana Desa naik lagi menjadi Rp70 triliun.
Lewat program Dana Desa, jumlah desa yang tertinggal rata-rata mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir.
Namun, pada 2021 jumlah desa sangat tertinggal justru meningkat.
Berikut jumlah desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kemendes PDTT:
2019
- Anggaran: Rp70 triliun
- Desa Tertinggal: 17.626 (25,61 persen)
- Sangat Tertinggal: 3.536 (5,14 persen)
2020
- Anggaran: Rp72 triliun
- Desa Tertinggal: 13.961 (19,96 persen)
- Sangat Tertinggal: 2.466 (3,53 persen)
2021
- Anggaran: Rp71,9 triliun
- Desa Tertinggal: 12.177 (16,49 persen)
- Sangat Tertinggal: 4.985 (6,75 persen)
2022
- Anggaran: Rp68 triliun
- Desa Tertinggal: 9.234 (12,47 persen)
- Sangat Tertinggal: 4.438 (5,99 persen)
2023
- Rp70 triliun
- desa tertinggal 6.803 (9,14 persen)
- sangat tertinggal 4.382 (5,89 persen)
Cawapres
Cak Imin menilai perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Dia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah sebesar 13 persen, tetapi jumlah rakyat miskin tetap, serta tidak bisa menikmati dari pertumbuhan ekonomi tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada kuartal III-2023 mencapai 13,06 persen secara tahunan (yoy).
Mengacu data BPS, jumlah warga miskin di Sulteng pada 2023 mencapai 395,66 ribu jiwa. Angka ini naik dibandingkan angka 2022, yaitu 388,36 ribu jiwa.
Jumlah penduduk Sulteng pada 2022 adalah 3,066 juta jiwa, sehingga persentase warga miskin adalah 12 persen.
Angka ini di atas persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,36 persen.
Cawapres
Berdasarkan Indonesia Energy Transition Outlook yang diterbitkan International Renewable Energy Agency (IRENA) pada 2022, potensi EBT di Indonesia adalah 3.220 GW yang berasal dari energi surya, hydropower, angin, bioenergi, panas bumi, dan laut.
Potensi paling besar berasal dari energi surya, yakni hampir 3.000 GW.
Sementara itu, pada Februari 2023, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menyebut potensi EBT Tanah Air mulai dari energi surya, bayu, hidro, bioenergi, panas bumi, dan juga laut potensinya total mencapai 3.686 GW.
Pada Juni 2023, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan potensi EBT yang baru dimanfaatkan Indonesia sekitar 12,5 GW.
Cawapres
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) deforestasi di Indonesia turun di rentang dua periode.
Pada periode 2020-2021, deforestasi mencapai 113,5 ribu hektare. Sementara di periode berikutnya (2021-2022) turun 8,4 persen mencapai 104 ribu hektare.
Berikut data deforestasi hutan berdasarkan institusi pemerintah dan LSM lain:
Data Badan Pusat Statistik (BPS):
2014: 397.370 hektare
2015: 1.092.181 hektare
2016: 629.176 hektare
2017: 480.010 hektare
2018: 439.439 hektare
2019: 462.458 hektare
2020: 115.459 hektare
2021: 120.705 hektare
2022: 104.032 hektare
Total: 3.840.830 hektare
Data Yayasan Auriga Nusantara (AURIGA):
2010: 553.954 hektare
2011: 639.760 hektare
2012: 923.550 hektare
2013: 508.283 hektare
2014: 782.239 hektare
2015: 713.827 hektare
2016: 923.050 hektare
2017: 422.931 hektare
2018: 386.328 hektare
2019: 366.552 hektare
Total: 6.220.474 hektare
Data World Resources Institute, Indonesia menjadi negara nomor 4 yang deforestasinya paling luas di dunia. Kalah dari negara tetangga, Malaysia yang berada di posisi 10. Berikut peringkatnya:
1. Brazil
2. Republik Kongo
3. Bolivia
4. Indonesia
5. Peru
6. Colombia
7. Laos
8. Kamerun
9. Papua Nugini
10 Malaysia
Pulau Madura dengan luas wilayah 5.379 km2 atau setara 537.900 hektare. Jika dikalikan 23, maka hasilnya 12.371.700 hektare.
Cawapres
Gibran mengatakan pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 28 tahun 2023 tentang tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Menurutnya, Perpres itu mendorong agar hutan adat diakui oleh pemerintah. Hingga saat ini, kata Gibran, sudah ada 1,5 juta hektare hutan adat yang telah diakui oleh pemerintah.
Melalui Perpres No. 28 tahun 2023, pemerintah menargetkan akan memberikan pengakuan hutan adat seluas 7.380.000 hektar hingga tujuh tahun mendatang.
Namun, berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pemerintah baru menetapkan 105 hutan adat dengan luasan 148.488 hektare pada 2022.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto mengungkapkan Pemerintah Indonesia telah menetapkan 131 SK Hutan Adat sejak tahun 2016 hingga 2023.
Sebanyak 131 SK Hutan Adat itu diberikan tersebar di 18 provinsi dan 40 kabupaten dengan total luas sekitar 244.195 hektar dan melibatkan 76.079 kepala keluarga. Tidak ada data rinci total luas lahan dari 131 SK Hutan Adat tersebut.
Cawapres
Berdasarkan situs Mahkamah Konstitusi (MK), saat Mahfud menjabat sebagai ketua MK pada 2011, ia membatalkan 14 Pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Pembatalan itu berdasarkan putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010. Rinciannya:
1. Pasal 1 angka 18
2. Pasal 16
3. Pasal 17
4. Pasal 18
5. Pasal 19
6. Pasal 20
7. Pasal 21
8. Pasal 22
9. Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5)
10. Pasal 50
11. Pasal 51
12. Pasal 60 ayat (1)
13. Pasal 71
14. Pasal 75
Mahfud MD adalah politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia sejak 2019. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada periode 2008-2013.
Cawapres
Berdasarkan Blog Kamus Cambridge, greenflation artinya kenaikan harga akibat peralihan ke ekonomi hijau.
Portal media Philonomist menyebut greenflation adalah kenaikan harga pada bahan-bahan yang digunakan untuk teknologi bebas karbon.
Sementara Ekonom Iklim dari Columbia Business School Gernot Warner --yang menukil pernyataan Direktur Executive European Central Bank Isabel Schnabel pada The New York Times-- greenflation merujuk pada kenaikan harga dan krisis tenaga kerja yang terjadi seiring dengan transisi ramah lingkungan.
Gerakan rompi kuning (yellow vest movement) di Perancis pada 2018 adalah salah satu contoh dampak dari greenflation.
Dikutip dari Reuters, pada Desember 2018, Perancis berencana untuk meningkatkan pajak karbon untuk mendorong energi baru terbarukan (EBT). Kala itu, pemerintah berencana menaikkan pajak karbon untuk bahan bakar fosil.
Rencana tersebut memicu protes warga karena harga bensin jadi naik dan berdampak pada meningkatnya biaya hidup. Puluhan ribu orang lantas turun ke jalan menggunakan rompi kuning.
Menurut data Statista, selama November 2018 hingga Januari 2019, gerakan rompi kuning ini menyebabkan 12 orang meninggal dunia. Sebagian besar korban meninggal disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas.
Cawapres
LFP adalah baterai dengan senyawa polianion, yang terdiri dari lebih dari satu unsur bermuatan negatif.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Thomas Lembong pernah sekali menyebut soal LPF. Ia mengatakan mobil listrik bisa berjalan tanpa baterai berbahan baku nikel. Caranya, dengan menggunakan LFP. Ia mengungkapkan hal tersebut dalam kanal YouTube Total Politik.
"Jadi 100 persen dari semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok menggunakan baterai yang mengandung nol persen nikel, dan nol persen kobalt. Jadi baterainya lithium iron phosphate (LFP). Jadi pakai besi, pakai fosfat, masih tetap pake lithium, tapi sudah tidak lagi pakai nikel, tidak lagi pakai kobalt," tutur Tom Lembong pada 6 Januari 2024.
Tom menjelaskan karena pemerintah begitu militan dan konfrontasional terhadap investor luar negeri, sehingga membuat mereka ketakutan. Hal itu membuat Indonesia kehilangan kepercayaan dan para investor pun mencari opsi lain untuk membuat baterai mobil listrik.
Mengutip Reuters, baterai LFP bisa mendominasi pasar baterai (sektor penyimpanan energi/ESS), meski ada alternatif baterai sodium-ion.
Menurut ahli dari S&P Global, baterai lithium-ion diperkirakan pada 2030 menguasai 80 persen pasar ESS, dengan 90 persen baterai lithium-ion menggunakan LFP.
Biaya produksi LFP sendiri lebih murah 20-30 persen ketimbang baterai nikel, sementara baterai sodium-ion lebih murah 30-40 persen.
Cawapres
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), jumlah desa tertinggal terus berkurang dari tahun ke tahun.
Berikut data pertumbuhan desa di Indonesia pada 2019-2023:
Desa tertinggal
- 2019: 17.626 desa
- 2020: 13.961 desa
- 2021: 12.177 desa
- 2022: 9.234 desa
- 2023: 6.803 desa
Desa berkembang
- 2019: 38.185 desa
- 2020: 39.866 desa
- 2021: 38.086 desa
- 2022: 33.892 desa
- 2023: 28.752 desa
Desa maju
- 2019: 8.647 desa
- 2020: 11.899 desa
- 2021: 15.324 desa
- 2022: 20.248 desa
- 2023: 23.030 desa
Desa mandiri
- 2019: 840 desa
- 2020: 1.741 desa
- 2021: 3.278 desa
- 2022: 6.238 desa
- 2023: 11.456 desa
Pengklasifikasian desa tersebut ditentukan berdasarkan indeks desa membangun (IDM).
Sementara itu, nilai IDM ditentukan beberapa faktor, yakni ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi.
Cawapres
Mahfud mengatakan pemerintah harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tentang perbedaan hutan adat dengan hutan negara. Pasalnya, definisi hutan adat yang sering dipakai sekarang sering menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungan hidupnya.
Menurut Mahfud, ia yang mengetok putusan MK tersebut.
Pada 2013, MK mengabulkan permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 1 Angka 6, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Pemohon uji materi adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan dua komunitas masyarakat adat.
Dalam putusan Nomor 35/PUU-X/2012 yang dikeluarkan 16 Mei 2013, MK setuju hutan adat bukan bagian dari hutan negara.
Perkara tersebut diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan hakim konstitusi. Salah satu hakimnya adalah Mahfud MD, selaku ketua merangkap anggota.
Hakim lainnya adalah Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman.
MK menegaskan hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi hutan negara. Para hakim juga memandang harus ada pembedaan perlakuan antara hutan negara dan hutan adat.
Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara.
Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat ini berada dalam cakupan hak ulayat dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat.
MK menilai para warga suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya.
Cawapres
Berdasarkan informasi yang dirilis di situs Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 2 Desember 2023, Walhi bersama dengan asosiasi lingkungan hidup lainnya meninjau lokasi lahan pertanian Gunung Mas.
Walhi mengatakan tidak ditemukan kebun singkong pada lahan tersebut, tapi hanya menemukan tanaman jagung dengan media tanam pot atau polybag.
Penampakan lahan pun sama dengan temuan yang terekam pada November 2022. Walhi juga merilis foto-foto lahan Gunung Mas yang didatangi.
Selain itu, ada juga tanaman jagung yang ditanam langsung di tanah bekas kebun singkong. Namun, dari pengamatan mereka jagung yang tumbuh tersebut tidak begitu baik.
Sementara itu, situs Kementan pada 11 Desember 2023 merilis berita Mentan Amran meninjau food estate berupa tanaman jagung di Gunung Mas. Saat itu Amran mengatakan optimistis lahan seluas 600 hektare tersebut digunakan untuk mengembangkan tanaman jagung.
