Presiden Republik Indonesia
Joko Widodo
Dia menginstruksikan setiap tahun harus ada anggaran seperti itu.
Presiden juga sudah memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk bergerak lebih cepat dalam menangani bencana ini dan begitu juga pada musim kemarau nanti. Mengamini Sang Presiden, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah tak tinggal diam.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Firman Soebagyo
Dia menyesalkan kurangnya usaha pemerintah dalam mengantisipasi masalah tersebut. Selain itu, ada faktor tumpang tindihnya perundang-undangan yang ada. Peraturan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keduanya misleading sehingga sulit untuk menindak tegas pelaku kebakaran.
Dia juga mengusulkan pembentukan lembaga pencegahan pengrusakan hutan. Keberadaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dianggap tidak cukup untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan.
Catatan Redaksi
Presiden Jokowi saat meninjau daerah kebakaran hutan. (CNN Indonesia/Antara Photo/Setpres/Cahyo)
Sebaran titik api sudah meluas sampai ke Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kalau bisa mempelesetkan lagu wajib nasional, begini bunyinya: “Dari barat sampai ke timur, berjajar titik-titik api.”
Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan jajarannya untuk segera mengatasi masalah tersebut. Malah pada awal September lalu, dia memberikan waktu dua pekan. Masalahnya, api bukannya mengecil, malah membesar.
Kalangan parlemen dan yang kontra menilai, pemerintah sudah gagal mengatasi masalah kebakaran ini. Anda setuju atau tidak?