Di Balik Mundurnya Setya Novanto

Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah menjalani proses panjang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto akhirnya dihentikan. Namun dihentikan bukan karena hasil keputusan sidang MKD tetapi pengunduran diri secara resmi Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI pada saat sidang MKD berlangsung.

Publik pun mungkin bertanya-tanya, mengapa pada saat sidang MKD berlangsung dan hampir menghasilkan sebuah keputusan akhir terkait kasus pelanggaran kode etik “Papa Minta Saham”, Setya Novanto dengan tiba-tiba melayangkan surat pengunduran dirinya pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)?

Surat pengunduran diri Setya Novanto dibacakan dalam sidang MKD setelah pembacaan pandangan Ketua MKD Surahman Hidayat dan Kahar Muzakir. Novanto mengaku mundur dengan alasan untuk menjaga harkat dan martabat dewan serta demi menjaga ketenangan masyarakat.

Namun demikian perlu diselidiki apa sebenarnya dibalik mundurnya Setya Novanto tersebut. Jika kita cermati, isi surat pengunduran diri Setya Novanto tidak menunjukkan bahwa dia bersalah.

Tim kuasa hukumnya pun berkata Setya Novanto mundur bukan karena dia merasa bersalah tetapi hanya lebih pada “power of public opinion”. Langkah MKD menghentikan persidangan justru menjadi janggal karena kasus yang sedang dikaji bukan semata-mata hanya karena untuk melengserkan Setya Novanto tetapi membuktikan apakah Setya Novanto terbukti melakukan pelanggaran kode etik atau tidak.

Hasil pembacaan pandangan 17 anggota MKD sudah jelas menunjukkan bahwa Setya Novanto melakukan pelanggaran kode etik. Seharusnya sidang harus dilanjutkan sampai selesai dan mengetuk palu bahwa Setya Novanto melanggar kode etik dan diberi sanksi secara tidak hormat karena kasusnya pun termasuk kategori pelanggaran sedang bahkan bisa menjadi pelanggaran berat.

Dengan dihentikannya sidang MKD justru membuat Setya Novanto merasa dirinya masih bersih dari kasus itu. Memang kasus ini belum selesai secara menyeluruh tapi kinerja MKD pun patut dipertanyakan.

Apakah ini juga bagian dari cara melindungi Novanto setelah sebelumnya MKD juga membuat keputusan yang kontroversial dengan memutuskan sidang Novanto dilakukan secara tertutup? Yang jelas dalam hal ini khususnya para penegak hukum harus menyelesaikan masalah ini dengan menunjukkan integritasnya sebagai aparatur negara yang baik dan tidak termakan lobby-lobby politik yang licik.

Karena kita sangat rindu pemimpin yang benar-benar merupakan figur yang menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat dipercaya serta berpengaruh bagi masyarakat untuk mau turun tangan dalam rangka memajukan negeri ini.