DPP PPP Hormati Ultimatum untuk Suryadharma

Sekretaris Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, berpendapat tak ada yang istimewa dari ultimatum sejumlah kader PPP terhadap Suryadharma Ali agar dia segera mundur dari posisi ketua umum.

“Kami menghormati aspirasi dan tuntutan kader. Tapi itu harus disesuaikan dengan mekanisme di partai,” kata Yani kepada CNNIndonesia, Selasa (26/8).

Menurut Yani, sampai saat ini Suryadharma Ali masih menjalankan tugas selaku Ketua Umum PPP. “Tak ada masalah dengan SDA. Tuntutan terhadapnya jangan digeneralisasi dan diartikan berasal dari seluruh kader,” ujar anggota Komisi III DPR itu.

Berdasarkan aturan partai, pergantian ketua umum dan pembentukan kepengurusan baru dilakukan lewat muktamar. Namun ada dua perbedaan pandangan terkait penyelenggaraan muktamar ini. Sesuai hasil Musyawarah Kerja Nasional PPP di Bogor, muktamar yang awalnya dijadwalkan digelar tahun 2015 diputuskan dimajukan menjadi satu bulan setelah Pemilu Presiden 2014.

“Pemilu Presiden telah dilakukan 9 Juli lalu. Artinya, satu bulan setelahnya adalah 9 Agustus. Ini sudah lewat dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda muktamar. Maka kepemimpinan Suryadharma Ali kedaluwarsa,” kata anggota Majelis Syariah PPP Muhammad Rodjak belum lama ini.

Namun DPP PPP menyatakan Pemilu Presiden harus ditafsirkan sebagai rangkaian proses mulai dari pemungutan suara hingga pelantikan presiden tanggal 20 Oktober nanti.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin kemarin mengatakan DPP akan mendengar seluruh aspirasi kader terkait waktu penyelenggaraan muktamar.

“‎Kami harus mendengar dulu pertimbangan teman-teman wilayah seperti apa. Mereka yang ingin muktamar dipercepat pertimbangannya apa, yang menghendaki tidak usah cepat-cepat juga pertimbangannya apa,” kata menteri Agama itu.

Sebelumnya beredar kabar bahwa sejumlah kader PPP mengultimatum Suryadharma Ali untuk meletakkan jabatan paling lambat Jumat pekan ini. SDA diminta berbesar hati untuk mundur. Terlebih saat ini mantan Menteri Agama itu menyandang status sebagai tersangka korupsi dana haji.