"Bagi yang sukarela ingin direhab, akan langsung kita proses. Bagi pengguna yang tertangkap juga akan diberi rekomendasi untuk rehab," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Umum AK Basuni Masyarif di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (26/8).
Hal senada disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius. Dia menegaskan, sejak proyek di 16 lokasi tersebut diresmikan, para pengguna tidak akan dikenakan sanksi pidana. "Untuk pengguna maupun pecandu di luar 16 kabupaten/kota itu tetap diproses hukum seperti biasa," kata Suhardi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ke-16 kabupaten/kota yang memiliki lokasi rehabilitasi tersebut yaitu Batam, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan, Semarang, Surabaya, Kota Maros, Makassar, Samarinda, Balikpapan, Padang, Sleman, Pontianak, Banjar Baru, dan Mataram.