KPK Masih Kaji Pencabutan Remisi Koruptor

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja mengungkap kalau komisi antirasuah kini sedang terus mempelajari opsi pencabutan hak remisi bagi para terdakwa koruptor. Opsi itu sengaja dipilih untuk memberikan semacam efek jera bagi para pencuri uang rakyat yang sudah menerima hukuman badan.

“Kami masih terus pelajari kemungkinannya,” kata Adnan kepada media usai mneghadiri acara di Hotel Borobudur, Rabu lalu.

Polemik ihwal pengurangan hukuman ini sebenarnya bukan masalah baru. Beberapa kasus pemberian remisi yang serampangan bisa bermuara pada obral praktek pembebasan bersyarat. Untuk masalah ini, Indonesia Corruption Watch setidaknya mencatat adanya beberapa keistimewaan yang diterima koruptor dari aturan pemerintah.

"Pemerintah hingga saat ini masih berkompromi dan memberikan belas kasihan pada koruptor," kata badan pekerja ICW Emerson Yuntho kepada CNN Indonesia, Kamis (25/9).

Seharusnya, kata Emerson, pemerintah bisa memperketat pemberian keistimewaan kepada para koruptor. Sebab ketika masuk ke dalam kejahatan luar biasa, pemerintah seharusnya tak hanya mengukur rasa adil bagi pelaku korupsi atau teroris, melainkan juga menimbang rasa adil bagi masyarakat luas.

“Kami pelajari hingga hari ini pemerintah bertindak sangat toleran terhadap permintaan para koruptor,” katanya.

Sebenarnya ada syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk bisa memberikan fasilitas keistimewaan keringanan hukuman bagi koruptor. Misalnya, apabila sang terpidana itu bersedia menjadi sebagai justice collaborator dan membantu mengungkap kasus yang jauh lebih dalam. “Namun saat ini pemberiannya lebih terasa serampangan,” kata Emerson.