Rezeki Terpasung Pilkada Tak Langsung

Jakarta, CNN Indonesia -- Tok, pilkada lewat DPRD disahkan, selamat tinggal pilkada langsung. Tak ada lagi pengumpulan massa dan hiburan untuk menarik mereka. Tak diperlukan lagi kaos seragam dan semacamnya. Lupakan baliho, spanduk dan semacamnya. Tidak juga diperlukan konsultan politik dan para palaku survei politik. 528 pilkada langsung terjadi sebanyak 1.027 kali di tingkat I dan II dari 2005 hingga 2013. Survei dan konsultan politik di daerah pilkada melalui DPRD berpengaruh atas rezeki mereka, meskipun tidak terlalu terasa bagi mereka di lembaga konsultan dan survei nasional. “Untuk kabupaten kota biasanya 50 sampai 200 jutaan. Mahal, biasanya karena medan yang berat, itu sih lebih pada biaya akomodasi,” kata kata Ketua Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk Jumat (26/9).  ‘’Berbeda dengan level nasional yang bisa mendapat Rp.1 milar per satu proyek survei, diluar proyek-proyek dalam klausul kontrak pesanan partai politik atau pemerintahan. Konsul yang besar itu per lima tahunan." Beda konsultan beda dunia hiburan. Artis dan penyanyi seksi Julia Perez angkat bicara soal menghilangnya rejeki karena pilkada dikembalikan ke DPRD. Jupe pernah diminta membantu kampanye salah satu calon bupati di Jawa Timur. “Jujur dapatnya banyak. Tapi saya juga tidak merasa dirugikan kalau tak ada lagi Pilkada langsung,” kata Jupe yang menolak membeberkan jumlah uang yang ia dapat untuk perannya sebagai penarik massa. Hilangnya Durian Runtuh Pengusaha konveksi tekstil, Gugum (37), pusing bukan buatan. Gegara wakil rakyat memutuskan Pilkada lewat DPRD, impiannya mendapat ‘durian runtuh’ pembuatan atribut kampanye sirna.  "Kalau itu dipilih tertutup sama DPRD berarti logikanya gak ada kampanye. Boro-boro bikin atribut kampanye," kata Gugum kepada CNN Indonesia, Jumat (26/9). Padahal Gugum sudah dengan gembira membayangkan 204 pilkada serentak yang sudah dijadwalkan Kemendagri di 2015. Bayangkan, rilis Kemendagri 2015 akan ada 204 Pilkada. Itu artinya banjir pesanan siap ia lahap. "Harapan palsu, sebab aturannya sudah berubah," katanya pahit. Empat tahun lalu, pernah ia raup omzet usaha yang melonjak dari atribut kampanye. Kaos, topi, bendera, kalender ia sediakan. "Jackpot, omzet bisa Rp 2 miliar. Pesanan datang dari seluruh Indonesia.’’ Kini Gugum perlu banyak memutar otak agar 30 orang pekerjanya bisa terus bekerja. "Jackpot" hilang dalam satu ketokan palu wakil rakyat.