Setya dan Sengkarut Masalah di Belakangnya

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR periode 2014-2019 merupakan blunder terbesar dalam sejarah Republik Indonesia.

Politikus Partai Golkar yang namanya kerap disebut dalam beberapa kasus korupsi itu kini resmi memimpin parlemen bersama jajaran pimpinan lainnya yang masuk dalam paket pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP).

Selain dihujani interupsi dan walkout dari Koalisi Indonesia Hebat, tidak sedikit masyarakat yang geram dengan hasil ketok palu "Ceu Popong" itu. Masih ada serangkaian catatan hitam dalam rekam jejak Setya yang patut dipertanyakan.

"DPR akan semakin bermasalah jika dipimpin oleh orang bermasalah," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, saat ditemui dikantornya, Jakarta, Kamis (2/10).

ICW sudah menduga gelagat KMP yang bakal mendominasi posisi penting di parlemen sejak UU MD3 disahkan. Namun terpilihnya Setya sebagai pucuk pimpinan wakil rakyat lebih dari mengejutkan. Keputusan tersebut dipandang sangat mengkhawatirkan karena komitmen Setya dalam mendukung pemberantasan korupsi sangat diragukan.

Integritas Setya dipertanyakan karena Bendahara Umum Partai Golkar itu sasaran penegak hukum dalam sejumlah kasus korupsi yang tak kunjung kena bidik. Citra DPR pun dipandang bakal semakin buruk di bawah pimpinan yang masih tersandera kasus dugaan tindak pidana korupsi. "Bukan tidak mungkin nanti bakal ada Komisi Pemberantasan KPK di DPR," tuding Emerson.

Berdasarkan catatan ICW, Setya diduga pernah tersandung dalam beberpa kasus korupsi. Dia diduga pernah menjadi tersangka perkara korupsi skandal cessie Bank Bali senilai Rp 546 miliar yang ditangani oleh Kejaksaan Agung pada 1999. Namun hingga kini statusnya tidak jelas.

Pernah tersiar kabar kasus yang menyeret Setya kala itu dihentikan karena telah keluar Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun pihak Kejagung sampai detik ini belum pernah mengumumkan secara resmi adanya penghentian penyidikan perkara terhadap Setya. Hanya Joko Tjandra yang diproses hingga pengadilan, selebihnya tidak jelas. "Konon Tjoko kabur. Entah ke Papua Nugini, entah ke Singapura," kata Emerson.

Pada Tahun 2010, Politisi Golkar itu juga pernah diberitakan diduga terlibat dalam penyelundupan beras impor dari  Vietnam sebanyak 60 ribu ton. Bekas Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin juga menyebutkan adanya keterlibatan Setya dalam proyek E KTP di Kementrian Dalam Negeri.

Nama Setya juga disebut dalam perkara korupsi proyek pembangunan lapangan menembak PON Riau 2012 yang melibatkan Rusli Zainal, mantan Gubernur Riau. Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Riau dan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, Riau, disebutkan Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.  

Dalam kasus dugaan suap pengurusan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6/2010 tentang pembangunan lapangan menembak PON Riau 2012, Rusli diduga menerima suap Rp500 juta, memberi suap kepada anggota DPRD Riau, dan memerintahkan mantan Kadispora Riau Lukman Abbas untuk memberikan suap Rp9 miliar kepada anggota DPR Setya dan Kahar Muzakir. 

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, ICW mencatat lebih dari 30 anggota DPR terlibat korupsi.  Transparency International Indonesia pada 2009-2013 juga pernah menempatkan DPR sebagai salah satu lembaga paling korup di Indonesia.

Dengan sejumlah catatan hitam tersebut, keberadaan Setya Novanto sebagai Ketua DPR tentunya akan memperburuk citra DPR yang namanya terpuruk dalam beberapa tahun terakhir.

Kalau saja Ceu Popong kehilangan palunya sejak awal, mungkin jalan cerita pemilihan pimpinan DPR bakal berbeda. Namun drama parlemen tidak pernah ada yang bisa menerka. Lobi politik transaksional kadung mengakar di Senayan. Setya tidak dipandang sebagai ancaman, malah menasbihkannya sebagai pemimpin parlemen, setidaknya ancaman dalam langkah memperbaiki citra DPR.