PENANGKAPAN JURNALIS

Berbelit Jalan Mewarta Papua

Rosmiyati Dewi Kandi | CNN Indonesia
Selasa, 14 Oct 2014 16:06 WIB
Wartawan asing yang ingin meliput ke Indonesia harus memenuhi prosedur. Meliput ke Papua, perizinannya jauh lebih rumit ketimbang bekerja di wilayah lain. Wartawan asing yang ingin meliput ke Indonesia harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Namun perizinan meliput ke Papua lebih rumit ketimbang wilayah lain DI Indonesia. (tabloidjubi.com/Indrayadi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Bermodal visa kunjungan, Thomas Dandois dan Louise Marie Valentine Bourrat dari Arte TV Perancis menyambangi Indonesia. Dokumen perjalanan menunjukkan bahwa keduanya hanya ingin berwisata ke tanah Papua. Tak lama di Papua, mereka ditangkap polisi dari Polres Jayawijaya lantaran kedapatan melakukan aktivitas peliputan tanpa izin.

Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Mirza Iskandar menyoalkan dua jurnalis Perancis yang hanya mengantongi izin berwisata ke Indonesia. Padahal keduanya melakukan aktivitas jurnalistik. "Kami melihat dari perspektif penegakkan hukum agar mereka lebih mematuhi aturan," kata Mirza kepada CNN Indonesia, Selasa (14/10).

Mirza memastikan tidak ada larangan wartawan melakukan peliputan di suatu wilayah di Indonesia. Namun sebelum meliput ada prosedur yang harus dilewati di antaranya dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Tapi mereka tidak ikuti prosedur ini," tuturnya.


Terlepas dari itu, peneliti dari Human Right Watch Andreas Harsono menyebut, perlakuan Papua terhadap jurnalis asing yang datang ke Papua memang berbeda. Sebelum bisa melangkah ke provinsi terluas di Indonesia itu, para jurnalis media asing harus mengantongi sejumlah izin yang menurut Andreas tak perlu didapat jika mengunjungi provinsi lain di tanah air.

"Ada praktik yang selama ini terjadi di Papua. Para wartawan asing itu harus mendapat izin dari Clearing House yang terdiri dari 18 kementerian dan lembaga," kata Andreas kepada CNN Indonesia, Selasa (14/10).

Dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri disebutkan, setiap permohonan kunjungan jurnalistik akan diproses dalam rapat antara instansi pemerintah terkait yang diselenggarakan tiap hari Kamis di Kementerian Luar Negeri. Meski tidak ada istilah resmi  yang merujuk pada pertemuan mingguan tersebut, tetapi awak media mengenalnya dengan Clearing House. Andreas juga merujuk pada rapat setiap pekan tersebut.

Situs tersebut juga menjelaskan prosedur pelayanan kunjungan jurnalistik wartawan asing di Indonesia. Jurnalis asing harus memperoleh Visa Kunjungan Jurnalistik diberlakukan bagi wartawan asing dan pembuatan film dokumenter di Indonesia. Setiba di Jakarta, wartawan asing harus mengurus temporary press identity card ke Direktorat Infomed Kemlu.

Andreas menyatakan, praktik perizinan yang rumit bagi jurnalis asing di Papua sudah berlangsung sejak tahun 1963. Praktik itu berlangsung hingga saat ini, kecuali saat jabatan Presiden diduduki oleh Aburrahman Wahid alias Gus Dur. Sekat yang begitu ketat diterapkan di tanah Papua terjadi di hampir semua wilayah provinsi seluas lebih dari 800 ribu kilometer tersebut seperti Timika, Merauke, Wamena, dan lainnya.

Anggota Clearing House di antaranya adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara, Polri, serta Tentara Nasional Indonesia. "Tahun 1969, Foreign Correspondent Club meminta agar pembatasan itu ditindak," ujar peraih the Nieman Fellowship on Journalism dari Harvard University ini.

Clearing House akan memastikan siapa jurnalis yang meliput, kapan liputan dilakukan, hingga siapa saja narasumber yang akan diwawancarai. Informasi dan permintaan izin meliput tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat mingguan yang berlangsung setiap hari Kamis di Kementerian Luar Negeri.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Suwardjono. Menurut Suwardjono, pengurusan izin meliput ke Papua bagi wartawan asing memang lebih rumit dibanding ke daerah lain di Indonesia. "Entah karena ada kekhawatiran atau apa. Tapi memang ada informasi yang harus diisi lebih banyak ketika datang ke Papua dibanding provinsi lain," kata Suwardjono kepada CNN Indonesia.

AJI Indonesia sebagai organisasi profesi jurnalis yang peduli terhadap kebebasan pers menyayangkan kondisi Papua yang lebih tertutup bagi peliputan oleh media asing. Ketua Advokasi AJI Indonesia Iman D Nugroho mengatakan, AJI Indonesia tidak menyoalkan adanya perizinan yang harus dimiliki oleh wartawan asing yang meliput di Indonesia. "Tetapi jangan sampai Papua menjadi daerah yang tertutup," tutur Iman.

Kedua jurnalis Perancis akan menjalani persidangan perdana pada Senin mendatang (20/10) setelah dijerat pasal pelanggaran visa. Dandois dan Valentino datang dari Jayapura ke Wamena pada 5 Agustus lalu. Keesokan harinya, mereka bertemu Ketua Dewan Adat Lani di Wamena, Areki Wanimbo, untuk bertanya seputar kekerasan dan konflik di Kabupaten Lani Jaya antara TNI/Polri dan kelompok yang diduga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.

Dandois dan Valentine ditangkap di tempat berbeda setelah bertemu dengan Areki Wanimbo. Thomas diamankan saat menuju kembali ke penginapan, sedangkan Valentine yang telah lebih dulu di penginapan dijemput polisi untuk dibawa ke Polres Jayawijaya.

Andreas Harsono menyatakan, kondisi tertutup di Papua tak bisa berlangsung terus menerus. "Saya sudah sampaikan juga kepada Pak Jokowi (Presien terpilih Joko Widodo) agar membuka Papua," ujarnya.

Aktivitas wartawan untuk meliput dilindungi undang-undang. Kebebasan pers juga dilandasi regulasi resmi. Setiap negara, termasuk Indonesia, tentu memiliki ketentuan yang mengatur tamu dan wartawan asing masuk ke tanah air. Tapi tak seharusnya Papua diperlakukan berbeda.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER