Jakarta, CNN Indonesia -- Transisi. Begitulah cara Joko Widodo menjawab persiapan menjelang pemerintahannya bersama Jusuf Kalla. Sebuah tim dibentuk. Isinya sejumlah akademisi, praktisi, dan politisi.
Tim ini terdiri dari Rini Soemarno sebagai kepala staf, dan empat deputi, yaitu Andi Widjajanto dari Universitas Indonesia, Anies Baswedan, rektor non-aktif Universitas Paramadina, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua DPP Partai NasDem Akbar Faisal.
Mereka sehari-hari bekerja di sebuah rumah di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat. “Banyak sekali yang harus dikerjakan,” ujar Anies, beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies bercerita bahwa tim ini dibentuk untuk mengurus transisi pemerintahan dari tangan SBY-Boediono ke tangan Jokowi-JK. Maklum, ada banyak warisan pemerintahan SBY kepada Jokowi. Mereka mempersiapkan program-program Jokowi-JK untuk 100 hari pemerintahannya.
Selain itu, mereka akan menentukan arsitektur kabinet Jokowi.
Di bawah keempat deputilah berbagai isu-isu dipertajam oleh kelompok-kelompok kerja (Pokja). Pokja-pokja ini antara lain terdiri dari bidang pertahanan, parlemen, legislasi, infrastruktur, energi, dan sosial serta kesejahteraan rakyat.
Rumusan dari pokja-pokja diuji oleh Tim Tiga, yang terdiri dari dosen Universitas Indonesia Andrinof Chaniago, Rektor Universitas Gajah Mada Pratikno, dan Pengamat Politik UGM Cornelis Lay.
“Resminya, kami bekerja undercover, dan hasil review ini tidak boleh dipublikasikan hanya untuk Presiden terpilih,” ujar Andrinof pada CNN Indonesia.
Masalahnya, Jokowi tak hanya menghadapi warisan dari pemerintahan sebelumnya. Di parlemen, kekuasan dipegang oleh koalisi partai pendukung Prabowo Subianto. Mereka memegang tampuk pimpinan di DPR dan MPR.
Andi mengatakan, untuk menghadapi hal itu, Jokowi memakai strategi anggaran. Menurutnya, anggaran untuk pemerintahan Jokowi sudah dibuat dan dia optimistis program-program pemerintah tidak akan tersandera.
Selain itu, ada empat lapisan masyarakat yang akan membela jika oposisi menyandera kebijakan pemerintah. Mereka adalah kekuatan partai koalisi pendukung, kalangan profesional yang akan mengisi kabinet, relawan, LSM dan seluruh lapisan masyarakat.