Jokowi akan Cegah Korupsi Kekayaan Alam

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Nasdem sebagai salah satu pendukung Presiden Joko Widodo memastikan mengawal agenda antikorupsi agar masuk dalam program utama pemerintahan. Salah satunya adalah pemberantasan korupsi di bidang sumber daya alam.

"Tentu kami sangat sepakat dengan delapan agenda antikorupsi yang disodorkan KPK untuk Pak Jokowi. Koalisi sangat mendorong agar itu dijalankan," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Nasdem Bidang Hukum Advokasi dan HAM Taufik Basari kepada CNN Indonesia, Rabu (22/10) malam.

Menurut Taufik, delapan agenda antikorupsi sejalan dengan semangat restorasi yang digadang Nasdem. Partai besutan Surya Paloh itu juga memastikan posisinya untuk fokus pada arah kebijakan dan program kerja pemerintah lima tahun mendatang. "Kami juga menegaskan posisi kami aktif dan agresif pada program kerja yang membawa perubahan," kata Taufik.

Satu dari delapan agenda antikorupsi KPK untuk Jokowi yaitu terkait pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan negara, termasuk di dalamnya bidang kehutanan, kelautan dan perikanan, serta penerimaan pajak dari sektor pertambangan batubara.

Berdasarkan data KPK, potensi kerugian keuangan negara dari sektor kehutanan dan mineral batubara mencapai Rp 51,5 triliun dan US$ 1,79 miliar selama periode 2010-2013. Bahkan, buruknya pengawasan menyebabkan negara didera kerugian negara Rp 35 triliun per tahun akibat pembalakan liar.

Data dan informasi tersebut juga telah diketahui oleh Jokowi. Tak heran jika dalam proses seleksi menteri, Jokowi menanyakan hal spesifik terkait pengelolaan sumber daya alam.

Hal itu dapat terlihat ketika Jokowi memanggil Ketua DPP NasDem Siti Nurbaya Bakar ke Istana Negara, Rabu (22/10).

"Bicara tentang sumber daya alam. Kemudian bicara tentang tumpang tindih perizinan. Bicara tentang pelayanan yang baik dalam kaitan dengan sumber daya alam," kata Siti, usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan.

Siti Nurbaya Bakar merupakan salah satu orang yang belakangan namanya disebut-sebut akan ditunjuk sebagai menteri di kabinet Jokowi.

Ketua Tim Satuan Petugas Sumber Daya Alam KPK, Dian Patria, kepada CNN Indonesia mengatakan fokus sektor kekayaan alam telah sesuai dengan rencana strategis KPK. Saat ini, KPK juga tengah mengkaji sektor kelautan dan perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta kajian pelayaran dan kepelabuhan pertambangan mineral batubara di Kementerian Perhubungan. "Kami mempelajari pengelolaan pertambangan dan migas di Kanada," kata Dian.