Tedjo Edhy: dari Laut ke Kursi Menkopolhukam

“Mengawal Perbatasan Negara Maritim.” Itulah judul buku yang ditulis Laksamana (Purnawirawan) Tedjo Edhy Purdijatno dan diterbitkan pada 2010. Tedjo memang tak asing dengan laut. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu 28 tahun bertugas di kapal perang Republik Indonesia (KRI).

Melihat judul buku itu, tak heran jika Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Jokowi punya visi maritim yang kental. “Kita telah terlalu lama memunggungi laut, samudera, selat, dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut kita jaya,” kata Jokowi dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI, Senin (20/10).

Sebagai Menkopolhukam, posisi Tedjo amat vital dan strategis. Ia membawahi enam kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tedjo bertugas di militer selama 35 tahun. Pria kelahiran Magelang, Jawa Tengah, 20 September 1952, itu menghabiskan 14 tahun di satuan udara dan 28 tahun di atas KRI.

Sederet penghargaan telah diraih Tedjo. Salah satunya Bintang Kartika Eka Paksi Utama, yakni tanda kehormatan dari TNI Angkatan Darat untuk anggota yang menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa-jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok.

Karier politik Tedjo dimulai ketika dia bergabung dengan organisasi massa Nasional Demokrat yang merupakan embrio Partai Nasdem. Teddy menjabat Ketua Dewan Pembina Ormas Nasdem, dan ditunjuk lagi menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum Ormas Nasdem. Sementara di Partai Nasdem, saat ini Tedjo menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Jawa Timur.

Kini di bawah Tedjo, pemerintahan Jokowi akan membuktikan kemampuannya membangun kekuatan laut sebagai garda terdepan pertahanan RI.