Posisi Jaksa Agung Bakal Jadi Polemik

Jakarta, CNN Indonesia -- Posisi Jaksa Agung dalam jajaran pembantu Presiden Joko Widodo belum ditentukan. Namun beberapa reaksi muncul menanggapi dan memberi masukan ihwal kandidat

Indonesia Corruption Watch dalam siaran persnya yang diterima CNN Indonesia Senin malam dengan tegas menolak calon Jaksa Agung dari partai politik. Para aktivis antikorupsi ini lebih spesifik menyebutkan penolakannya terhadap politisi Partai Nasdem dan anggota DPR RI periode 2014-2019, HM Prasetyo, menjadi jaksa agung.

"HM Prasetyo saat ini digadang-gadang sebagai kandidat kuat jaksa agung. Diduga kuat ia masuk bursa lantaran endorsment partai,” kata Koordinator Badan Pekerja ICW, Ade Irawan, di Jakarta. (baca juga: Kejaksaan Agung Minta Jokowi Segera Umumkan Kabinet)

Menurut Ade, Presiden Joko Widodo tak boleh salah pilih Jaksa Agung. Sebab pos jabatan tersebut sangat penting dan strategis dalam penegakan hukum. Jaksa agung yang baik haruslah berintegritas, memiliki kapasitas, paham teknis hukum, dan terbebas dari konflik kepentingan. Jika melihat kriteria itu, maka ICW berpendapat Prasetyo tidak tepat untuk dijadikan jaksa agung.

"

Terlebih lagi, saat ini dia sudah menjadi politisi, maka konflik kepentingan dengan partai akan sangat kentaraAde Irawan, Koordinator Badan Pekerja ICW

Terlebih lagi, saat ini dia sudah menjadi politisi, maka konflik kepentingan dengan partai akan sangat kentara," katanya.

Ade khawatir apabila memaksakan politisi menjadi Jaksa Agung, maka kejaksaan berpotensi disabotase kepentingan politik serta penegakan hukum yang obyektif akan mustahil dicapai. Untuk menghindari hal tersebut, Jokowi harus sangat hati-hati dalam memilih orang nomor satu di kejaksaan. "Jangan sampai jabatan jaksa agung menjadi posisi bagi-bagi jatah antar-partai karena hal tersebut akan merusak Korps Adhyaksa," katanya.

Sebenarnya, HM Prasetyo pernah menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) pada 2006. Sejumlah nama calon jaksa agung mengemuka, antara lain, Marwan Effendy (mantan Jaksa Agung Muda Pengawasan, M Yusuf (Ketua PPATK), dan R Widyo Pramono (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus). Saat ini, Kejaksaan Agung dipimpin oleh Andhi Nirwanto, Wakil Jaksa Agung yang merangkat jabatan sebagai orang nomor satu di sana.

Sebelumnya, Andhi dan korps kejaksaan meminta Joko Widodo untuk segera memberikan kepastian ihwal pos jabatan Jaksa Agung. Andhi berkilah kalau dirinya tak nyaman dengan posisi rangkap jabatan, mengingat banyak keputusan penting yang harus dibuat dan diteken jaksa agung. (Baca juga: Daftar Nama Menteri Kabinet Kerja Jokowi)