"Pembangunan dan perbaikan paska bencana Sinabung membutuhkan dana sebesar Rp 1,3 T," katanya.
Dana tersebut, lanjutnya, dibutuhkan untuk pembangunan di empat sektor, yakni pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif dan sosial. Dana tersebut rencananya akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1,18 triliun, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Utara sebesar Rp 97,90 miliar serta dana APBD Kabupaten Karo sebesar Rp 32,47 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sutopo kemudian menjelaskan BNPB sendiri telah mengeluarkan dana sebesar Rp 109,47 miliar rupiah sejak Oktober 2013 untuk biaya darurat bencana Sinabung. Dana itu, katanya, digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pengungsi seperti aktivitas posko, logistik, peralatan serta pengerahan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk penanganan bencana. Dana itu juga dipakai untuk menyewa lahan untuk pengungsi serta lahan pertanian yang digunakan pengungsi untuk bekerja.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengadakan kunjungan ke Sinabung pada Rabu (29/10) bersama dengan BNPB, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi melakukan rapat bersama dengan Pemkab Karo, BPBD Karo serta TNI untuk melakukan tindak lanjut penanganan Sinabung. Beberapa instruksi diperintahkan oleh Jokowi diantaranya, BNPB menyediakan anggaran pembangunan 370 rumah/huntap dan Bupati Karo menjadi pelaksana pembangunan huntap.
Selain itu, TNI akan segera membangun jalan panjang 3,8 km dan lebar 12 m, dengan menggunakan dana oncall BNPB sebesar Rp.10 milyar dengan pola TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa).