Koalisi Merah Putih Diibaratkan Kartel

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai Koalisi Merah Putih yang dipimpin partai Gerindra sudah menjamah DPR laiknya sebuah kartel.

"Kartel Senayan membingungkan. Ini sudah seperti kartel yang menguasai kelembagaan DPR, bukan koalisi. Ini berbahaya," ujar Effendi di sebuah diskusi bertajuk "Politik Ribut DPR" di Jakarta, Sabtu (1/11). Kartel tersebut, dapat menjual ideologi menjadi kepentingan kelompok tertentu sebagai komoditas politik.

Ketua DPP PDI perjuangan ini menerangkan, kartel tersebut muncul tanpa menghiraukan eksistensi pihaknya, Koalisi Indonesia Hebat. "Ini kan lembaga negara yang terdiri dari sepuluh partai, kok bisa yang melaksanakan hanya lima, yang lain hanya outsourcing? Itu kan gerakan musang berbulu domba," ujar Effendi usai diskusi.

Effendi mengharap DPR juga mendengar suara dari fraksi yang tergabung dalam koalisinya. "Intinya adalah bagaimana menjalankan tidak sepihak," kata Effendi. Effendi menekankan prinsip proporsionalitas kursi pimpinan dan alat kelengkapan DPR. Seharusnya, menurut Effendi, Koalisi Indonesia hebat mendapatkan 22 dari 63 kursi. Angka tersebut didapat dari peta kursi parlemen kali ini, Koalisi Indonesia Hebat mengantongi 44 persen sementara Koalisi Merah Putih yakni 56 persen.

Sebagai bentuk tekanan, Koalisi Indonesia hebat mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR yang notabenenya dikuasai oleh Koalisi merah Putih. Mosi tersebut dirumuskan dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 178 anggota DPR, Jumat (31/10).

Sementara itu, melihat manuver politik Koalisi Indonesia hebat, politikus PKS Mahfudz Siddiq mengklaim pihaknya telah bekerja sesuai hukum yang berlaku. Ihwal "DPR Tandingan" yang menghelat paripurna Jumat lalu, Mahfudz justru beranggapan aksi tersebut tidak berlandaskan hukum. "Apa itu bisa disebut paripurna kalau tidak dihadiri pimpinan DPR yang sah dan dilantik oleh Mahkamah Agung?" ujar Mahfudz dalam diskusi.

Ia justru menyarankan Koalisi Indonesia Hebat untuk mengakhiri drama politik ini. Menurutnya, apabila tidak segera dihentikan, pemerintah akan terkena imbasnya ketika mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015. "Pemerintah bisa tersandera dan program kerja tidak jalan. Rakyat yang akan marah," katanya.