"Rapat tiga hari tiga malam untuk mengurus nomenklatur saja belum rampung. Membuat peraturan presiden hingga kini belum selesai. Jadi mohon dimaklumi banyak menteri yang belum dapat segera melaporkan harta kekayaan," kata Yuddy saat mendatangi Kantor KPK untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Rabu (5/11).
Yuddy mengatakan, pembahasan nomenklatur berjalan alot karena masing-masing kementerian saling terkait dengan perubahan kebijakan. Dari 34 kementrian yang ada di Kabinet Kerja, ada 15 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur baik yang benar-benar baru, penggabungan, maupun pemisahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setiap hari kami bersama deputi dan sekretasis Kemenpan senantiasa mendatangi beberapa kementerian untuk membantu mempercepat nomenklatur," ujarnya.
ADVERTISEMENT
"Karena saya Kemenpan, jadi saya punya sedikit waktu. Jangan sampai seolah-olah tidak ada satu pun menteri kabinet Jokowi yang datang ke sini," kata Yuddy.
Dari LHKPN sementara yang diserahkan Yuddy, harta politisi Partai Hati Nurani Rakyat ini berada di kisaran Rp 20 miliar dalam bentuk uang, kendaraan, dan rumah. "Namun belum semua karena ada sejumlah harta lain yang membutuhkan autentifikasi," tuturnya.
Kewajiban menteri untuk melaporkan harta kekayaan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-undang ini mewajibkan pejabat negara melaporkan harta kekayaan sebelum menjabat, saat menjabat dan menjelang akhir masa jabatan.
Yuddy sebelumnya melaporkan harta ke KPK pada 19 Desember 2003 saat masih menjadi Anggota DPR dari Partai Golongan Karya. Harta Yuddy saat itu sebesar Rp 2,53 miliar terdiri dari harta tidak bergerak Rp 787,8 juta; alat transportasi Rp 390 juta; harta bergerak lain Rp 178 juta; serta giro dan setara kas Rp 1,08 miliar.