Guru Honorer dan Calon PNS Diminta Tenang

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pembangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, mengatakan rencana moratorium (penghentian sementara) penerimaan pegawai negeri sipil masih dalam pengkajian mendalam. Moratorium yang rencananya akan diterapkan pada 2015 itu, saat ini sudah masuk dalam tahap audit internal di kelembagaan pemerintah.

"Kami sedang melakukan audit internal di tingkat kementerian dan melakukan analisis beban pekerjaan di setiap unit organisasi pemerintahan," kata Yuddy saat menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu lalu.

Yuddy mengatakan, audit tersebut dibutuhkan karena Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk biaya belanja pegawai dinilai terlalu besar. Pengkajian dibutuhkan agar meminimalisir alokasi anggaran biaya belanja pegawai menjadi lebih efektif.

"Anggaran untuk biaya belanja pegawai saat ini mencapai 41 persen dari APBN. Itu termasuk besar. Audit internal dibutuhkan agar alokasi biaya pegawai lebih efisien," kata Yuddy.

Yuddy mengatakan, moratorium PNS akan dilaksanakan pada awal tahun 2015. Namun rencana itu, diakui Yuddy, menemui beberapa kendala. Sejumlah pemerintah daerah tidak menyetujui rencana moratorium yang bakal menunda penerimaan CPNS selama lima tahun ke depan. "Mungkin mereka belum paham. Moratorium ini kan untuk melihat efektif atau tidaknya sebuah kebijakan," ujarnya.

Kekhawatiran terbesar dari rencana moratorium di antaranya mengenai nasib guru-guru honorer dan pegawai medis yang bakal menggantung. Padahal, kata Yuddy, mereka tidak terkena dampak dari moratorium. "Jadi tenang saja (untuk) guru honorer dan calon-calon PNS yang sedang tes, moratorium itu bukan sesuatu yang menakutkan," ujarnya.

Dasar pemerintah melakukan moratorium penerimaan PNS dikarenakan beban biaya pegawai yang dinilai begitu besar. Banyaknya jumlah PNS yang mencapai 4,32 juta orang dianggap menyebabkan kinerja kurang maksimal.