“Kami harus meluruskan bahwa KIP dan KIS bukan kompensasi dari kenaikan BBM,” kata Rieke menegaskan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11).
Rieke mengatakan bahwa hal tersebut adalah sebagai sebuah kehendak politik. “Itu adalah perintah konstitusi. Yang di buku putih itu tentu menjadi acuan kita. Di dalam buku putih itu juga ada membahas persoalan jebakan utang,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rieke menekankan harus tidaknya harga BBM dinaikkan perlu dibicarakan lebih mendalam secara bersama-sama. Sampai saat ini belum jelas berapa biaya yang dikeluarkan dari mulai eksplorasi sampai harga jual ke rakyat. Walau disubsidi, rakyat tidak dapat gratis tapi membeli. “Dan berapa sih keuntungannya.”