"Karena mereka butuh waktu untuk persiapkan nama-nama dan mengkomunikasikan itu. Kita tunda sampai Senin," ujar Fahri di Gedung DPR/MPR RI, Kamis (13/11).
Ia menepis ditundanya sidang paripurna tersebut disebabkan masih adanya ketidaksetujuan dari Koalisi Merah Putih terhadap beberapa poin kesepakatan yang diajukan oleh Koalisi Indonesia Hebat. "Hanya teknisnya saja, tapi kesepakatan globalnya kan sudah," tuturnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Proses tersebut berupa penyerahan nama-nama anggota komisi dalam alat kelengkapan dewan kepada pimpinan Dewan. Selanjutnya akan disahkan melalui rapat paripurna. Usai disahkan, Agus mengatakan Badan Legislasi baru dapat bekerja.
ADVERTISEMENT
Terkait perevisian Undang-Undang MD3 ini, Fahri menyatakan masih ada beberapa tahap komunikasi politik yang harus dilakukan kembali. “Upaya kita untuk mengakomodasi keinginan dari beberapa teman-teman berimplikasi kepada Tatib DPR. Apabila tatib kita longgarkan, maka MD3 juga turut kita longgarkan," jelasnya.