"Dari pembicaraan sore ini kami mencapai kesepakatan. Senin kami akan menandatangani kesepahaman ini di DPR," kata Hatta Rajasa usai menggelar pertemuan di kediamannya, perumahan Golf Mansion, Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu (15/11).
Hatta menegaskan, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan menyangkut hak-hak dewan yang melekat dalam Pasal 74 dan 98 UU MD3, berkaitan dengan hak angket, menyatakan pendapat, serta interpelasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertemuan lanjutan di rumah Hatta digelar setelah jajaran ketua umum partai politik anggota KMP menolak permintaan KIH untuk merevisi pasal 74 ayat (3), (4) dan (5), serta mengubah pasal 98 ayat (6), (7), dan (8) UU MD3.
ADVERTISEMENT
Pasal itu sempat diperdebatkan karena KIH menganggap komisi DPR berpotensi mengganti menteri lewat hak interpelasinya. Namun Hatta memastikan, parlemen tetap memiliki kekuatan untuk tetap mengevaluasi pemerintah.
Untuk mengimbanginya, maka ayat 6 Pasal 98 tetap dipertahankan. "Hasil keputusan Komisi bersifat mengikat dan harus dipertahankan. Tapi untuk sanksi, itu wilayah hak prerogatif presiden," kata Hatta.
Pertemuan dua kubu yang berseteru itu diwakili oleh juru lobi kubu KIH, Pramono Anung beserta Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey. Sementara Hatta, sebagai tuan rumah, ditemani koordinator pelaksana KMP Idrus Marmam.
Pramono sendiri menegaskan poin kesepahaman yang dirempugkan di rumah Hatta adalah soal penyamaan persepsi. Dia mengatakan, hasil kesepahaman di rumah Hatta tidak bakal mengeliminir kewenangan di DPR.
"Nantinya kita tidak ada lagi DPR tandingan. Kalau ini sudah selesai, tidak ada lagi KIH dan KMP," kata Pramono.