Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa yang mewakili KMP mengatakan, Pasal 98 ayat 7 UU MD3 akan dihapus karena dinilai memuat redundansi (pengulangan) dari pasal lain. Pasal ini memberi kewenangan komisi DPR untuk menyatakan pendapat, hak interpelasi, dan hak angket, yang sudah diatur dalam Pasal 79, Pasal 194, sampai Pasal 227.
"Dari pembicaraan sore ini kami mencapai kesepakatan," kata Hatta usai menggelar pertemuan di kediamannya di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu (15/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati telah dihapus, Hatta memastikan bahwa parlemen tetap memiliki kekuatan untuk mengevaluasi kerja pemerintah.
Juru bicara kubu KIH, Pramono Anung dari PDI-P, menegaskan poin kesepahaman yang dirempugkan di rumah Hatta adalah soal penyamaan persepsi. Dia mengatakan, hasil kesepahaman di rumah Hatta tidak bakal mengeliminir kewenangan di DPR.
"Nantinya kita tidak ada lagi DPR tandingan. Kalau ini sudah selesai, tidak ada lagi KIH dan KMP," ucap Pramono.