Saat ini, kata Romli,KPK sebenarnya sudah memiliki tim penasehat. Namun, hal tersebut dianggap kurang maksimal oleh Romli.
"Saya merasakan ada kekurangan dalam membentuk UU KPK. Salah satu kekurangannya yaitu check and balancenya enggak kuat. Ternyata penasehat-penasehat KPK itu selama ini saya lihat, kerjaannya enggak begitu optimal karena mereka juga hanya memberikan nasehat, diterima atau enggak nasehat itu terserah pimpinan. Misalnya saja salah, itu kan masalah. Pertanggung jawabannya pada publik," ujar Romli di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh sebab itu, ia mengajukan usul kepada Komisi III untuk merevisi UU untuk membentuk dewan pengawas KPK. "Melalui revisi undang-undang. Bentuk dewan pengawas agar KPK punya pimpinan dengan high-integrity," tutur Aktivis anti-korupsi tersebut.
Romli memaparkan bahwa, total kerugian negara terkait kasus korupsi mencapai Rp 512 triliun, namun yang berhasil dikembalikan kepada negara hanya sekitar Rp 8 triliun. "Mimpi saya saat membentuk KPK saat itu adalah uang negara yang harus dikembalikan sebanyak-banyaknya, bukan dihukum selama-lamanya, atau berapa kasus yang diselesaikan dalam lima tahun, atau berhasil menyeret menteri apa. Ini hanya sekitar 1,8% yang dikembalikan ke negara," jelasnya.
Menanggapi usulan Romli, Ketua Komisi III Azis Syamsuddin mengatakan bahwa usulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan terlebih dahulu dan akan menjadi agenda dalam rapat-rapat selanjutnya.