"Pak Jokowi tidak meminta pendapat KPK terkait pemilihan Jaksa Agung," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP saat dikonfirmasi, Jumat (21/11).
Padahal, KPK sebelumnya mengaku telah mendapat izin dari presiden untuk menelusuri rekam jejak para calon Jaksa Agung. Namun lembaga antirasuah itu enggan menyebut siapa saja nama-nama calon Jaksa Agung yang dikantongi kala itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat itu Busyro mengaku bakal mempertimbangkan untuk menerapkan catatan merah atau kuning seperti yang diterapkan kepada para calon menteri Kabinet Kerja. "Nanti kami pertimbangkan lagi. Apakah menggunakan traffic light atau tidak," kata Busyro.
Samad menyayangkan presiden menunjuk figur dari partai politik untuk menampuk kepemimpinan di Kejaksaan Agung. "Karena politisi biasanya mempunyai konflik kepentingan. Kejaksaan Agung adalah institusi penegakan hukum yang memerlukan sosok yg independen dan berintegritas," ujarnya, Kamis (20/11).