Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Halius Hosein mengatakan, lemahnya kinerja kejaksaan selama ini disebabkan oleh minimnya faktor pengawasan. "Jadi bukan anggaran, komponen utama adalah pengawasan dan keahlian pimpinan," kata Halius kepada CNN Indonesia, Minggu (23/11).
Selama ini, menurut Halius, pengawasan yang dilakukan di tubuh Kejaksaan Agung masih terlihat lemah. Alasannya, hampir setiap tahun masih ditemukan oknum jaksa di daerah yang meminta jatah proyek kepada kepala daerah. Tidak hanya itu, ada juga catatan pemerasan yang dilakukan oleh jaksa kepada bupati atau walikota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Caranya, dengan jaringan organisasi yang sangat kuat dan menggerakan jaksa yang profesional," katanya.
Sementara, reformasi total kejaksaan dapat dilakukan dengan memberdayakan seluruh komponen yang ada dalam satu visi kejaksaan. Termasuk dengan merombak jajaran kejaksaan yang selama ini dinilai punya kinerja buruk. "Saya dengar ada jaksa agung muda yang berkali-kali stroke, bagaimana dia bisa bekerja maksimal memegang jabatan yang membutuhkan kesehatan prima," katanya.
Ditanya mengenai kemampuan Prasetyo menjalankan mandat sebagai Jaksa Agung, Halius pun tak dapat berkata banyak. "Mari kita berdoa kepada Tuhan," katanya.
Usai dilantik sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (20/11) lalu, nama Jaksa Agung M Prasetyo memang mendapat sorotan. Kursi Jaksa Agung yang diberikan kepadanya, dipertanyakan oleh banyak pihak. Alasannya, meski memiliki latar belakang karir di lingkungan kejaksaan, namun Prasetyo terakhir di kenal sebagai anggota DPR RI periode 2014 - 2019, dari Partai NasDem.