Romi menganggap, PPP yang sah adalah PPP kubunya berdasarkan hasil keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diterbitkan oleh Yasonna Laoly 28 Oktober 2014. Tak hanya itu, merujuk UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik di pasal 23 ayat 3, susunan kepengurusan ditetapkan paling lama 7 hari terhitung sejak diterima persyaratan.
"Kami menunggu persyaratan sampai 21 Oktober, bukan untuk menunda tapi menunggu Jokowi untuk mengumumkan kabinet. Pas tanggal 28 keputusan itu keluar," kata Romi, saat menyambangi CNN Indonesia, di Jakarta, Rabu (26/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hingga saat ini dirinya masih mengupayakan islah, meskipun harus melalui proses yang panjang.
ADVERTISEMENT
"Tidak bisa itu. Kita beberkan semua bukti hukum, yang sah adalah Muktamar Surabaya," paparnya.