Nusron: Golkar Tak Boleh Dipimpin Secara Hegemonik

Jakarta, CNN Indonesia -- Kader Partai Golkar Nusron Wahid berpendapat, partai tempatnya bernaung itu tak boleh dipimpin secara hegemonik. Menurut Nusron, partai adalah ranah publik, sehingga segala permasalahan harus diselesaikan secara publik. "Tidak boleh individu-individu," kata dia.

Hal itu ia sampaikan sesaat setelah acara pelantikannya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sesuai Keppres Nomor 194/M/Tahun 2014, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

"Sebagai alumni DPR dan masih tercatat anggota Golkar, saya menghimbau semua harus meredakan diri," tutur Nusron.

Pria kelahiran 1973 ini berpandangan, secara umum Indonesia membutuhkan partai yang kuat dan demokratis. "Bahaya kalau partai ini (Golkar) dalam kondisi begini terus," kata dia.

Kendati demikian, Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nahdlatul Ulama ini mengaku tak lagi mau ikut campur terlalu dalam atas isu politik di Indonesia. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarangnya melakukan hal itu.

"Pesannya (Jokowi), saya sudah tidak boleh cawe-cawe politik. Saya harus ngurus negara," ujar dia.

Tak hanya itu, Nusron pun harus rela meninggalkan jabatannya sebagai anggota Komisi VI DPR RI.

"Hari ini saya harus mundur DPR. Saya sudah kirim surat ke pimpinan DPR. Terserah nanti partai mana yang mengesahkan," tutur dia.

Saat ini Partai Golkar sedang kisruh lantaran terdapat dua kubu yang mengklaim Musyawarah Nasional (Munas) yang akan mereka gelar adalah Munas yang sah.

Kubu Aburizal Bakrie mengatakan akan tetap melaksanakan Munas pada 30 November 2014 di Bali, sementara kubu Agung Laksono bersikukuh Munas harus dilaksanakan pada Januari 2015.