Dewan Pertimbangan Golkar Sarankan Munas Ditunda

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya akhirnya menentukan sikap mereka terhadap kisruh yang saat ini sedang dihadapi Partai Golkar. Setelah melakukan pertemuan tertutup yang cukup lama, akhirnya mereka menyarankan agar Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar ditunda penyelenggaraannya.

"Demi menghindari pertentangan dan situasi yang semakin tidak kondusif, sebaiknya waktu pelaksanaan Munas ke-IX Partai Golkar yang rencananya diadakan Ahad (30/11) hingga Rabu (3/12) ditunda," ujar Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung di kediamannya, Kamis malam (27/11).

Selain itu, Dewan Pertimbangan pun memberikan dua saran lain agar kisruh Partai Golkar tidak berlangsung lebih lama.

Saran kedua, Dewan Pertimbangan akan menjembatani dan melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang bertikai. "Mediasi dilakukan guna menjamin suksesnya agenda organisasi dan politik menuju kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu 2019 mendatang," kata Akbar.

Sedangkan saran terakhir adalah mereka menganggap kemunculan Presidium Penyelamat Partai merupakan sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. "Ini sangat nyata bertentangan dengan AD/ART," kata Akbar.

Saran yang terakhir diucapkan Akbar Tandjung tersebut mirip dengan pembelaan kubu Aburizal Bakrie yang menganggap Presidium Penyelamat Partai adalah sesuatu yang ilegal.

Sebelumnya, kisruh Partai Golkar terjadi saat kubu Agung Laksono memunculkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Aburizal Bakrie dan akhirnya membentuk Presidium Penyelamat Partai.

Presidium tersebut akhirnya memutuskan Munas di Bali tidak sah dan akan melangsungkan Munas pada Januari 2015 di Jakarta. Namun, kubu Aburizal Bakrie yang merasa sebagai kubu yang sah tetap akan menjalankan Munas ke-IX sesuai hasil Rapat Pimpinan Nasional si Yogyakarta beberapa waktu lalu, yaitu di Bali.