Pemerintah akan Buat Peringatan Dini Perlindungan TKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana membuat sistem peringatan dini untuk memaksimalkan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sistem tersebut akan mendeteksi kondisi TKI, terutama di luar negeri.

Hal tersebut disampaikan oleh Nusron Wahid selaku Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) di Istana Negara. "Nanti kita akan buat model peringatan dini. Bagaimana kita bisa deteksi dini hari per hari kondisi TKI di luar negeri seperti apa," kata dia, Kamis (28/11) malam.

Sistem peringatan dini tersebut, katanya, dibuat untuk mengetahui kondisi TKI lebih mendetail seperti kesehatan, produktivitas, serta pembayaran upah.

Lihat juga: Nusron Wahid: Saya Selalu Hindari Isu Ketenagakerjaan

Selain itu, pihaknya juga berencana melakukan perubahan model bisnis dalam konteks penempatan TKI ke luar negeri. "Saat ini sama-sama kita ketahui, TKI yang mau berangkat itu nasibnya kasihan," ujar Nusron.

Mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor tersebut mengatakan proses keberangkatan TKI ke luar negeri sulit karena mesti mendatangi 22 loket. Hal tersebut, katanya, cukup menguras waktu dan membutuhkan biaya tinggi.

"Nah, kita ingin gimana para TKI ini sebelum berangkat itu gampang prosesnya dan murah biayanya," kata dia. 

Sementara itu, Anies Hidayah dari Migrant Care mengatakan persoalan perekrutan dan penempatan TKI ke luar negeri menjadi pekerjaan rumah (PR) utama kepala BNP2TKI yang baru.

Lihat juga: Masalah Perekrutan TKI Harus Jadi Prioritas BNP2TKI

"Kami berharap pemerintah bisa merevisi sistem perlindungan TKI termasuk fungsi pengawasan untuk rekrutmen dan penempatan," kata dia.