Polda Bali Tak Beri Pengamanan Khusus Munas Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Daerah Bali tidak memberikan pengamanan khusus pada pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali. Penambahan personel pengamanan hanya akan dilakukan di kawasan objek vital di sekitar Nusa Dua.

Kepala Bidang Humas Polda Bali Komisaris Besar Polisi Heri Wiyanto, Jumat (28/11) mengatakan, hingga hari ini tidak ada peningkatan pengamanan di kawasan Nusa Dua, lokasi Golkar menggelar Munas pada 30 November 2014

"Bali sudah biasa mengadakan kegiatan berskala nasional dan internasional," kata Heri kepada CNN Indonesia.

Apalagi acara Golkar diadakan di kawasan Nusa Dua, sebuah kawasan yang punya satuan tugas keamanan sendiri. Personel polisi menurut Heri lebih difokuskan pada kawasan luar kawasan acara.

Itu juga hanya mengerahkan personel dari polres setempat yang rutin mengadakan patroli wilayah. "Kami kerahkan unit patroli dari polres," kata Heri.

Tak ada pengamanan khusus seperti membuat pengamanan berlapis atau pengerahan personel dalam jumlah tertentu. Penambahan personel keamanan hanya dilakukan pada pengamanan objek vital yang ada di sekitar lokasi.

Heri mengaku, pemberitahuan sudah diberikan oleh penyelengara kepada Polda Bali selaku penggung jawab keamanan wilayah. Dalam pemberitahuannya, penyelenggara Munas menyatakan bahwa peserta yang akan hadir sekitar 3.000 orang.

Ia berharap tidak ada gangguan keamanan berarti selama pelaksanaan Munas.

Acara Munas IX Golkar tetap akan digelar pada 30 November hingga 4 Desember 2014 di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali. Meski ditolak oleh sejumlah pihak dan diminta ditunda pelaksanaanya, Munas tetap digelar.

Ada kekhawatiran bakal terjadi kerusuhaan saat Munas. Pasalnya, Golkar terbelah, yakni yang mendukung pelaksanaan Munas di Bali dan yang meminta Munas digelar Januari 2015.

Perbedaan pendapat sempat diwarnai bentrok antarkader di Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakata Barat, saat rapat pleno DPP Golkar untuk persiapan Munas.

Atas kejadian ini, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno sempat meminta Polri untuk tidak mengeluarkan izin pelaksanaan munas di Bali. Alasanya Bali adalah kawasan wisata sehingga gangguan keamanan di Bali bisa mencoreng citra Indonesia di mata dunia internasional.