KontraS Singgung PDIP di Kasus Munir

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencium ada aroma politik yang cukup kental dalam kasus pembunuhan aktivis Munir.

Munir dibunuh oleh Pollycarpus Budihari Priyanto di tahun 2004 saat Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden. Kini, bebasnya terpidana Pollycarpus terjadi pada masa pemerintahan Jokowi.

KontraS melihat itu bukan sebagai kebetulan. Karena di dalamnya memang ada beberapa kejangalan yang hingga kini masih dipertanyakan.

"Nuansa politik sangat kental untuk kasus ini, terlebih korelasinya muncul karena adanya situasi di mana sejak awal kampanye Jokowi bersama Kemenham berjanji untuk menjunjung tinggi HAM," tutur Alex.

Bebasnya Pollycarpus yang diikuti segelintir kontroversi khususnya dari para organisasi HAM termasuk KontraS sendiri, menganggap Jokowi telah gagal mengedepankan HAM di masa awal pemerintahannya.

Chrisbiantoro, Deputi Strategi dan Mobilisasi KontraS turut menimpalkan, “Kami minta ketemu dengan beliau (Jokowi) atau Kemenham, tapi jika tak kunjung ada respon atau aksi nyata, bisa saja kami menggugat Jokowi dan mengajukan ke PTUN."

Walau terlepas dari otoritas politik, Chrisbiantoro menyimpulkan, “Saya enggak bilang PDIP yang harus bertanggung jawab, tapi ini terjadi di setiap pemerintahannya."