Tantangan Duet Ideal Ahok-Djarot

Jakarta, CNN Indonesia -- Duet Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat dinilai perlu menyelesaikan ketegangan politis antara Pemprov dengan lembaga legislasi.

“Tantangan ke depan duet Ahok dan Djarot adalah gimana mereka bisa mengelola kekuatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)," kata Siti Zuhroh, pengamat politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), saat dihubungi CNN Indonesia, Jumat (5/12).

Pilihan Redaksi Temui Ketua DPRD DKI, Djarot Temu Kangen Djarot Bakal Ikuti Gaya Blusukan Jokowi Pendamping Ahok Mencoba Blusukan di Balai Kota Boy Sadikin Temui Ahok, Serahkan Nama Wagub Rekomendasi PDIP Megawati Setuju Djarot Dampingi Ahok

Djarot akhirnya diajukan sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara resmi menyerahkan surat rekomendasi cawagub kepada Ahok, pada Rabu (3/12).

Pada Jumat (5/12) ini, untuk pertama kalinya mantan wali kota Blitar tersebut mengunjungi Ahok di Balai Kota DKI Jakarta. Kedatangan tersebut bertujuan untuk mengurus kekurangan berkas yang diminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar bisa sah menduduki kursi DKI-2.

Ahok sendiri telah mengutarakan keinginannya sejak lama 'meminang' Djarot sebagai wakilnya. Ahok mengatakan pihaknya telah lama mengenal kinerja Djarot semenjak menjabat walikota Blitar.

Namun, keinginan Ahok tersebut sempat terkendala akibat pro-kontra di internal partai tempat Djarot bernaung, yakni PDIP. “Karena partai enggak mau mutusin juga (siapa rekomendasi wakil gubernur Jakarta),” kata Ahok.

Akhirnya, surat persetujuan sudah diterima Ahok dan dengan demikian Djarot akan segera dilantik sebagai cawagub sebelum 20 Desember ini.

Siti mengapresiasi positif duet Ahok dan Djarot tersebut. Dia menilai keduanya sudah memiliki kecocokan dan visi misi serupa yang memudahkan mereka untuk membangun DKI Jakarta bersama.

“Kalau melihat sosok Djarot juga gaya kepemimpinannya bagus, tidak pernah konflik dengan DPRD dan juga masyarakatnya,” kata Siti.

Meski demikian, dia melihat keduanya perlu segera membangun pola relasi antara eksekutif di daerah dengan pihak DPRD DKI Jakarta. “Penting supaya bisa harmonis dan melancarkan kinerja keduanya.” kata dia.

Hal tersebut, katanya, terutama karena DPRD berkaitan dengan penggunaan anggaran. “Penyerapan anggaran di DPRD masih rendah. Kalau tidak bisa menjembatani ketegangan, bagaimana program program pemprov bisa dijalani,” kata dia menutup pembicaraan.