Nurdin Halid: Yang Mendatangi Munas Jakarta Kader Abal-Abal

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid menyebut anggota DPD yang menghadiri Musyawarah Nasional Golkar tandingan di Jakarta adalah kader yang tidak jelas asal-muasalnya. "Lihat saja wajah-wajah mereka yang hadir di sana, banyak yang tidak dikenal. Mereka bukan anggota sah yang hadir di Bali, mereka anggota abal-abal," kata Nurdin saat dihubungi CNN Indonesia, Sabtu (6/12).

Pilihan Redaksi Yorrys Sindir Klaim Soal Kesuksesan Ical pada Sambutan Munas Yorrys: 384 DPD Golkar Hadiri Munas Jakarta, Kuorum Tercapai Menteri Tjahjo dan Ahok Hadiri Pembukaan Munas Tandingan Munas Tandingan, Banner Calon Ketua Umum Bertebaran

Dia mengungkapkan, Musyawarah Nasional harus menghadirkan minimal dua pertiga dari pemegang suara sah. Sementara kader yang hadir di Munas tandingan Jakarta, menurutnya, masih dipertanyakan.

Nurdin juga menilai Munas tandingan itu ilegal karena tidak punya dasar hukum yang jelas. "Apa dasarnya? Munas Bali kan jelas bersasarkan rapat yang Agung Laksono juga ikut menyetujui," katanya.

Ke depannya, kubu Aburizal Bakrie, menurut Nurdin, akan mengambil langkah hukum seandainya kubu Agung tetap bersikukuh. Dia menyatakan akan melaporkan tindakan ini ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

"Indonesia ini negara hukum. Ya jalani sesuai hukum," ujarnya. (baca juga: Menteri Tjaho dan Ahok Hadiri Pembukaan Munas Tandingan)

Sebelumnya, Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) mengklaim sudah ada 300 lebih perwakilan Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat I (provinsi) dan II (kabupaten/kota) yang mengkonfirmasi kehadiran mereka di Musyawarah Nasional Jakarta yang dibuka malam ini, Sabtu (6/12), di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.

“Ke-384 peserta Munas Jakarta yang terkonfirmasi hadir itu juga yang dari (Munas) Bali,” ujar Ketua Panitia Penyelenggara Munas Jakarta Yorrys Raweyai di Hotel Mercure.

Seluruh anggota TPPG yang diketuai Agung Laksono pun sesungguhnya telah dipecat kubu Ical dalam Munas Bali dua hari lalu karena dianggap melakukan tindakan inkonstitusional, melawan partai, dan berpotensi memecah-belah partai. Total ada 17 kader Golkar yang dipecat. Mereka semua tidak menerima hasil Munas Bali dan akan menuntutnya ke Pengadian Tata Usaha Negara.