Ketua Panitia Penyelenggara Munas IX Golkar versi TPPG Yorrys Raweyai menyebut bahwa perjalanan Partai Golkar periode 2009-2014 di bawah kepimpinan Aburizal Bakrie (Ical) jauh dari manajemen modern. “Kita kembali dibawa ke zaman purba tapi kita tetap harus mendukung karena kita cinta partai ini,” ujar Yorrys di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (6/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yorrys lantas menyinggung terpilihnya kembali Ical sebagai ketua umum dalam Munas IX Golkar di Bali yang baru lalu dinilainya melanggar konstitusi dan tak demokratis.
“Kalau kita hanya mau duduk mempertahankan kekuasanan, ini tidak boleh terjadi pada Golkar ke depan,” ujar Yorrys.
Yorrys kemudian mencontohkan kegagalan nyata Golkar di bawah Ical selama ini yaitu pada ajang pemilihan kepala daerah. “Pilkada bupati, gubernur, dan wali kota,” ucapnya.
Selain itu juga kegagalan memenangkan pemilu presiden dan legislatif. “Itu paling memalukan dalam sejarah Golkar belum pernah Golkar tidak mencalonkan presiden atau wapres. Memalukan, sedih. Ini tak boleh terjadi.”
Padahal, dia mengingatkan, cita-cita Golkar pada 2014 yaitu harus berkuasa dan memerintah. “Itu prinsip dan komitmen kita pada 2009. Ternyata semua itu gagal, gagal, dan menyedihkan dalam sejarah Golkar baik dalam rezim Orba maupun reformasi,” kata Yorrys.
Dengan berbagai kegagalan itu, lanjut Yorrys, muncul persoalan yang melebar kemana-mana terkait dengan kepemimpinan Ical. “Ketum partai adalah figur sentral dan ikon partai ini. Itulah yang jadi perdebatan kita,” ujarnya. “Saya sebetulnya tidak ingin menjelaskan ini, karena ini membuka borok kita sebagai kader Golkar,” tambah Yorrys.
Yorrys menegaskan bahwa bermacam masalah yang ada di Golkar selama ini, termasuk soal pemecatan kader-kader yang berbeda pandangan dengan ketua umum menjadi bagian dari sebab-sebab lahirnya munas di Jakarta ini.
Adapun Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid yang terpilih dalam Munas Golkar di Bali menyebut anggota DPD yang menghadiri Munas Golkar tandingan di Jakarta adalah kader yang tidak jelas asal-muasalnya. Nurdin juga menilai Munas tandingan itu ilegal karena tidak punya dasar hukum yang jelas. Ke depannya, kubu Aburizal Bakrie, menurut Nurdin, akan mengambil langkah hukum atas penyelenggaraan Munas Golkar di Jakarta.