Menkumham Bentuk Tim Khusus Kasus Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golongan Karya versi Musyawarah Nasional Bali mendatangi Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendaftarkan kepengurusannya ke pemerintah. Menkumham Yasonna Laoly menerima secara langsung laporan tersebut.

Pilihan Redaksi Pihak Ical Datangi Kemenkum dan HAM Kubu Ical Yakin Kepengurusannya Diakui Pemerintah Agung Serahkan Rekonsiliasi ke Mekanisme Hukum Agung Tegaskan Golkar Keluar dari Koalisi Prabowo

"Berkas sudah saya terima langsung dari Pak Ical (Aburizal Bakrie)," ujar Yasonna saat ditemui di Kompleks Kemenkumham, Senin (8/12). Dia mengatakan Kemenkumham harus membuat tim khusus untuk meneliti laporan tersebut.

"Karena saat ini sedang ada riak-riak maka saya terpaksa harus membentuk tim khusus," kata Yasonna. Namun dia belum mau menyebutkan siapa saja orang yang akan masuk dalam tim khusus tersebut. "Yang pasti dari internal," lanjutnya.

Sebelumnya sekitar pukul 08.00 WIB Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019, Aburizal Bakrie mendatangi kantor Kemenkumham untuk melaporkan hasil Munas Bali dan mendaftarkan kepengurusan Partai Golkar yang baru. Ical mengatakan dirinya optimis kepengurusan Golkar yang dia daftarkan akan diterima pemerintah.

"Insya Allah optimistis karena kami melakukan sesuai prosedur tata cara Munas," katanya sesaat setelah keluar dari kantor Kemenkumham, Senin (8/12). Dia pun tidak mempermasalahkan soal Munas Partai Golkar yang dilakukan oleh Tim Penyelamat Partai Golkar di Ancol, Sabtu (6/12).

"Biarkan saja pemerintah yang melihat mana yang sah," kata Ical.

Selain Ical, kader Golkar lain pun turut mendatangi kantor Kemenkumham untuk menemani Ical. Orang-orang tersebut di antaranya adalah MS Hidayat, Idrus Marham, Bambang Soesatyo, dan Nurdin Halid.

Yasonna mengatakan akan segera memeriksa laporan yang kubu Ical berikan tapi tidak bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan. "Intinya akan kami lihat, baca, lalu analisis," katanya sambil masuk ke kendaraan dinasnya.