Ical Dukung Perppu, Akbar Ingatkan untuk Konsultasi ke Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengingatkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar untuk menyampaikan kembali dukungannya pada Perppu Pilkada ke DPD I Golkar. Pernyataan Aburizal dinilai Akbar mengacuhkan apa yang jadi keputusan Golkar di daerah Munas di Bali lalu.

Dalam Munas di Bali lalu, Golkar atas rekomendasi pengurus Golkar di daerah memutuskan menolak Perppu Pilkada Langsung. Menurut Akbar putusan dalam Munas IX Golkar itu harus diperjuangkan.

"Kalau kita merasa suara mereka yang jadi rekomendasi munas itu penting, itu putusan terikat maka harus diperjuangkan," kata Akbar saat dihubungi wartawan, Rabu (10/12).

Meskipun terkesan mengacuhkan rekomendasi DPD I dalam Munas, Akbar yakin DPD I tidak akan meninggalkan Aburizal. Syaratnya ia bisa menjelaskan secara rasional sehingga DPD I bisa memahami. Akbar juga berharap DPP Partai Golkar memfinalisasi keputusan Munas di Bali itu apakah akan dilanjutkan atau tidak.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa menyatakan bahwa rekomendasi Munas di Bali untuk menolak Perppu Pilkada akan tetap diperjuangkan.

Menurutnya, sebagai rekomendasi forum pengambilan keputusan tertinggi, keputusan di Munas itu wajib untuk diperjuangkan. Selanjutnya DPP Golkar menurut Lalu akan membahas lebih lanjut melalui fraksi Partai Golkar di DPR.

Sebelumnya, Aburizal Bakrie melalui akun Twitternya menyatakan akan mendukung Perppu Pilkada Langsung. Hal ini bertolak belakang dengan keputusan Munas Bali yakni menolak Perppu Pilkada. Golkar beralasan keputusan tersebut diambil karena DPD I bersikukuh meminta kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Pernyataan Aburizal di Twitter ini dikeluarkan setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Presiden Jokowi dan membahas Perppu itu. SBY sebelumnya sudah memerintahkan kader partainya untuk merapat ke PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) demi meloloskan Perppu tersebut.

Presiden RI ke-6 itu juga menuding Golkar tidak punya komitmen pada kesepakatan yang sudah ditandatangani. Dalam kesepakatan tersebut dinyatakan seluruh anggota Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung Perppu Pilkada.