Standar Pelayanan Sekolah Dasar dan Menengah Masih Minim

Jakarta, CNN Indonesia -- Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah di Indonesia ternyata hingga kini belum terpenuhi. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya kualitas dan kualifikasi guru, fasilitas pembelajaran, dan tersedianya bahan pembelajaran.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, mengatakan dari 1.6 juta guru SD, sekitar 512 ribu guru merupakan guru honorer. "Guru honorer itu kita tidak tahu kualifikasinya seperti apa, karena sekolah yang melakukan perekrutan," kata Hamid yang ditemui CNN Indonesia di Kompleks Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis (11/12).

Hamid menambahkan, guru SD dengan kualifikasi S1 hanya mencapai 62 persen, hingga Desember 2014. Sementara untuk SMP sudah mencapai 90 persen. "Kualifikasi ini harus sudah dipenuhi akhir 2015," ujarnya.

Selain permasalahan guru, fasilitas belajar pun masih mengalami persoalan yang besar. Berdasarkan hasil survei Minimum Service Standars Capacity Development Program (MSS-CDP), pemenuhan fasilitas belajar yang meliputi kebutuhan ruang kelas, meja-kursi dan papan tulis di SD seluruh Indonesia hanya mencapai 26 persen. Sementara, di SMP pemenuhan fasilitas belajar tersebut baru mencapai 44 persen.

"Fasilitas belajar, terutama SD masih menjadi persoalan yang besar. Dan itu yg akan kita penuhi melalui dana APBN dan APBD," tutur Hamid.

Ketersediaan bahan pembelajaran juga menjadi salah satu faktor lain terkait belum terpenuhinya SPM ditingkat Pendidikan Dasar. Terutama sekolah-sekolah di kawasan Timur Indonesia. "Sekolah di Indonesia Timur kebanyakan bermasalah dalam penyediaan buku," kata Hamid.

Dalam survei yang sama, persentase peserta didik yang memiliki paket buku teks seluruh mata pelajaran yang disediakan sekolah, untuk SD, hanya tercatat mencapai 24 persen dan untuk SMP hanya mencapai angka 8 persen.

Survei MSS-CDP dilakukan di 110 kabupaten/kota di 16 provinsi yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, Papua dan Papua Barat. Pengukuran dilakukan pada 12.980 sekolah atau madrasah dari total 55.769 SD, MI, SMP atau MTs yang disurvei secara langsung oleh pengawas sekolah dengan menggunakan instrumen SPM. Survei dilakukan pada April hingga Mei 2014.