Parlemen Dinilai Tak Akomodir Kepentingan Kelompok Marjinal

Jakarta, CNN Indonesia -- Parlemen di Indonesia dinilai belum mengakomodir kepentingan kelompok marjinal. Perempuan, penyandang disabilitas dan pemeluk agama minoritas masih terpinggirkan dalam sistem pemerintahan.

Pilihan Redaksi Harapan Kaum Disabilitas soal Posisi Mensos Penyandang Disabilitas Belum Diperhatikan Media Perusahaan Abaikan Aturan Soal Porsi Pekerja Disabilitas

Indikasi tersebut terungkap berdasarkan diskusi Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) mengenai kajian Indeks Demokrasi Asia: Kasus Indonesia 2014, pada Jumat lalu di Gedung Pascasarjana Universitas Indonesia.

"Parlemen dikuasai oleh kelompok menengah ke atas dan orang berpendidikan tinggi," ujar Kepala Puskapol UI Sri Budi Eko Wardani ketika dikonfirmasi, Jumat.

Berdasarkan temuan tersebut, Puskapol mencatat skor Indeks Demokrasi Indonesia pada 2014 berada pada angka 5,42. Angka tersebut masih stagnan dan tidak memiliki perubahan signifikan dari temuan tahun sebelumnya, yakni 4,97.

Sementara, pada tahun 2012, skor Indeks Demokrasi Indonesia berada pada angka 5,32 dan 4,99 pada 2011.

Sri mengatakan kondisi tersebut terjadi lantaran partai tidak memiliki kebijakan afirmasi untuk merekrut kelompok marjinal menjadi kader. Kesempatan untuk duduk di kursi parlemen, katanya, juga minim.

"Kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang mengakomodir kepentingan kelompok marjinal tersebut. Minimnya partisipasi tersebut secara tidak langsung juga membatasi akses informasi kelompok tersebut," kata dia.

Parlemen dikuasai oleh kelompok menengah ke atas dan orang berpendidikan tinggiSri Budi Eko Wardani, Kepala Puskapol UI

Sementara itu, mereka yang tak tergabung dalam partai politik namun berpartisipasi melalui kelompok informal tak punya banyak ruang dalam proses politik formal seperti pembuatan kebijakan.

"Misalnya partisipasi ormas atau komunitas memengaruhi kebijakan di kelurahan, kabupaten/kota, dan daerah itu masih sangat rendah," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti Puskapol lainnya menilai demokrasi di Indonesia belum tercapai dalam kesetaraan berpolitik. Hal itu mendorong minimnya partisipasi kelompok marjinal karena dominasi elit politik oleh segelintir orang.

"Harus dilihat struktur sebelumnya, yakni struktur kediktaktoran. Proses demokrasi yang lambat dipahami karena struktur lama ini belum benar-benar runtuh," kata dia.