Perubahan Kurikulum Tak Perlu Ongkos Khusus

Jakarta, CNN Indonesia -- Perubahan Kurikulum 2013 kembali ke 2006 dipastikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, tidak memerlukan biaya khusus.

"Tidak ada ongkos khusus sebetulnya. Karena toh sebetulnya kita kembali ke pola lama saja," kata Anies kepada CNN Indonesia usai acara diskusi bertajuk Mencari Kurikulum Yang Maksimum, di Menteng, Jakarta, Sabtu (13/12).

Dalam diskusi, Anies memaparkan, dari anggaran pendidikan di Indonesia tahun 2014 yang sebesar Rp 409 triliun, dana yang ditransferkan ke daerah lebih besar dibanding dengan yang dikelola oleh Kementeriannya. "Transfer ke daerah Rp 254 triliun, yang dikelola Kemendikbud Rp 46 triliun," ujarnya.

Tak perlunya biaya tambahan untuk penerapan kembali Kurikulum 2006 itu, disebut Direktur Eksekutif Populi Center, Nico Harjanto, dapat dilakukan karena tidak ada ongkos yang dikeluarkan dalam perubahan tersebut. Hal itu, menurutnya, karena kurikulum 2013 belum diberlakukan di seluruh Indonesia.

Pilihan Redaksi Menteri Anies Fokus Latih Guru Sempurnakan Kurikulum 2013 Kontrak Cetak Buku Harus Tetap Dibayar Meski Tak Gunakan K-13 Forum Guru Sebut K-13 Sebagai Kurikulum Aneh

"Hanya beberapa yang sudah menjalankan itu. Nah, tentu kalau ini dihold dulu, cost biaya yang dikeluarkan itu hanya untuk proses-proses yang sudah berlangsung seperti pencetakan buku, pelatihan guru, dan segala macam," kata Nico.

Berkenaan dengan kisruh kurikulum 2013 yang terjadi saat ini, Nico mengatakan, hampir setiap tahun ada masalah pendidkan yang mencuat ke permukaan. Permasalahan itu pun, menurutnya, bersifat klasik dan administratif.

"Mungkin terkait dengan anggaran, fasilitas pendidikan dan segala macam. Dari situ juga terlihat bagaimana kehendak politik dari pemerintah atapun politisi," katanya.

Karenanya, Nico menilai, jika pemerintah dan politisi mau benar-benar serius menempatkan pendidikan sebagai masalah yang strategis dan sangat penting, semestinya pemerintah dan politisi memperhatikan tidak hanya dari perspektif anggaran, tetapi juga dari perspektif infrastruktur pendidikan. "Kemudian guru-gurunya, kemudian bagaimana keterlibatan masyarakat, dan seterusnya," ujarnya.