"Kami berharap kasus ini dikembalikan ke Dewan Pers. Inilah cara yang paling pas untuk menyelesaikan masalah di dunia pemberitaan," ujar Todung di kantornya, di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Senin (15/12). (Baca: AJI Minta Status Tersangka Pemred Jakarta Post Dicabut)
Kasus ini berawal 3 Juli lalu. Saat itu The Jakarta Post memuat karikatur gerombolan ekstremis Islamic State in Iraw and Syria (ISIS) di rubrik opini mereka. Karena mendapatkan kecaman dari beberapa kelompok, empat hari kemudian koran yang berkantor di kawasan Palmerah itu mengeluarkan permintaan maaf, klarifikasi, dan pencabutan karikatur. (Baca: The Jakarta Post Bantah Sangkaan Menistakan Agama)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kuasa hukum Meidyatama lainnya, Ahmad Irfan Arifin, berkata seharusnya kepolisian mempertimbangkan nota kesepahaman antara badan penegak hukum itu dengan Dewan Pers.
ADVERTISEMENT
Menindaklanjuti surat pemanggilan terhadap kliennya, Todung pun mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Ia menyebut jadwal akhir tahun Meidyatama telah dipadati agenda pertemuan dengan instansi-instansi pemerintahan.
Todung menginginkan pemeriksaan kliennya ditunda hingga 7 Januari mendatang. Dalam kurun tiga pekan ke depan, ia pun sangat berharap terwujudnya kemungkinan mediasi antara kedua pihak.