Bencana Tsunami Akhiri Konflik di Aceh

Jakarta, CNN Indonesia -- Peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004 dinilai menjadi momen perdamaian bagi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia. Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan ASEAN Olof Skoog mengamini hal tersebut.

"Tsunami menjadi momen untuk menginisiasi perdamaian. Saat itu adalah momen yang tepat untuk beranjak ke depan, mencari kesepakatan. Kita bisa lihat bagaimana masyarakat saat itu menderita," ujar Skoog saat jumpa pers di Kantor Uni Eropa, Intiland Tower, Jakarta, Kamis (18/12).

Skoog mengklaim salah satu inisiator perdamaian tersebut adalah Uni Eropa. "Kami berperan di situ karena kondisi yang terjadi adalah ketidakpercayaan masyarakat pada kedua belah pihak," katanya.

Peneliti kajian politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti juga membenarkan penilaian tersebut.

"Memang tsunami Aceh membuka jalan bagi perdamaian karena dianggap sebagai peringatan dari Tuhan supaya konflik dihentikan," ujar Ikrar kepada CNN Indonesia, Kamis (18/12).

Inisiasi tersebut, lanjut Ikrar, tidak hanya dilakukan Uni Eropa. Upaya pemerintah Indonesia dan GAM untuk mengadakan perdamaian juga tak bisa dikesampingkan.

"Awalnya Presiden Finlandia menawarkan diri untuk jadi mediator. Waktu itu Wapres Jusuf Kalla setuju dan pertemuan dilaksanakan di Finlandia," ujarnya. Yang dimaksud Ikrar adalah mantan Presiden Finlandia Marti Ahtisaari, yang juga memeimpin sebuah lembaga mediasi konflik internasional CMI (Conflict Management Initiatives) di Helsinki.

Pada 15 Agustus 2005, kedua pihak menandatangani nota kesepahaman di Helsinki yang kemudian diratifikasi menjadi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Menurut Ikrar, upaya damai berhasil setelah upaya lain pada tahun-tahun terdahulu dinilai nihil. "Tahun 2002 saat Cessation of Hostility Agreement (COHA) gagal karena GAM lebih aktif. Sebelumnya juga ada Humanitarian Force," katanya.

Dua kubu

Dosen Universitas Islam Negeri Banda Aceh Yusny Saby kepada CNN Indonesia, Kamis (18/12), menuturkan hingga menjelang 10 tahun peringatan tsunami Aceh, masih terdapat gesekan dua kubu.

"Ada kriminal yang berbuat di luar prosedur. Tapi itu tidak akan menggangu UU Pemerintah Aceh," ujar Yusny.

Gesekan tersebut, menurut Yusny, muncul lantaran perbedaan kepentingan. Salah satu gejolak yang kembali menjadi pemantik konflik adalah wacana penggunaan bendera dan lagu kebangsaan GAM sebagai simbol pemerintah Aceh.

"Bendera dan lagu kan lambang yang mempersatukan Aceh. Kalau tidak bisa mempersatukan Aceh dengan Republik Indonesia itu bukan lambang tapi masalah," katanya.

Ikrar Nusa Bakti berpendapat, gesekan yang terjadi bukan lagi antara pemerintah GAM dengan pemerintah Indonesia.

"Aceh semakin kondusif. Konflik aparat kemanan dan aparat desa nihil. Meskipun konflik antara Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh masih terjadi. Tapi kita bisa lihat, dulu sedikit bicara tapi banyak senjata. Sekarang bicara yang didahulukan sebelum senjata," ujarnya.