Kubu Agung Laksono Tetap Menolak DPP Golkar Munas Riau

Jakarta, CNN Indonesia -- Hingga saat ini pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol belum bersedia juga mengakui kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas VIII Riau 2009 lalu. Pernyataan sikap pengurus DPP Golkar yang dipimpin Agung Laksono tersebut disampaikan oleh salah satu ketua DPP Golkar, Agun Gunandjar, Kamis (18/12).

"Saat ini ada dua kepengurusan (DPP Golkar) yang belum sah sebelum ada penyelesaian dari keduanya," kata Agun kepada CNN Indonesia melalui pesan singkat, Kamis (18/12).

Agun mengatakan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Riau hanya terdaftar secara administratif saja. Sehingga, munas tersebut tidak lagi memiliki kewenangan, hak dan kewajiban untuk menjalankan roda organisasi partai.

Pilihan Redaksi Konflik Golkar, Akbar Minta Pemerintah Netral Menkumham: Pengurus Golkar yang Sah Versi Munas Riau Agung: Jangan Suruh Kami Akui Produk Nondemokrasi Ditemui Kubu Agung, Ketua MPR: Damai di Bumi

Kementerian Hukum dan HAM sendiri sudah mengeluarkan pernyataan mengenai kisruh Munas Ancol dan Munas Bali Partai Golkar yang telah diselenggarakan beberapa waktu silam.

Dalam keputusannya, Kemenkumham berharap agar konflik yang terjadi dalam Partai Golkar dapat diselesaikan terlebih dahulu di internal partai tersebut.

Menkumhan Yassona Laoly menjadikan Pasal 24 UU Partai Politik sebagai dasar pengambilan keputusan itu. Pasal 24 UU Partai Politik sendiri mengatakan bahwa menteri tidak bisa mengambil keputusan sampai perselihian selesai.

Dalam pesan singkatnya, Agun kembali menegaskan posisi dan status kepengurusan DPP Partai Golkar saat ini.

"Menjadi tidak benar jika kepengurusan (Munas Riau) yang didemisionerkan di Bali, dan dihentikan oleh Munas Jakarta, aktif kembali," kata dia.

Hingga saat ini, langkah untuk menyelesaikan konflik internal partai Golkar terus dilakukan oleh kedua kepengurusan DPP yang ada. Para senior Partai Golkar juga telah berkumpul dan membicarakan langkah yang akan ditempuh untuk menyelamatkan partai tersebut.