Jokowi-JK Tak Punya Kontrol atas Partai Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Hasil survei Cyrus Network menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapatkan dukungan cukup tinggi dari publik. Di atas 50 persen responden percaya pemerintahan Jokowi pro terhadap rakyat meski pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Namun, dukungan publik tersebut tidak berbanding lurus dengan dukungan dari parlemen sebagai wakil rakyat. Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikuasai oleh partai Koalisi Merah Putih yang memposisikan diri berada di luar pemerintahan.

CEO Cyrus Network Hasan Nasbi menilai, hal itu bakal menyulitkan pemerintahan Jokowi di masa mendatang. Terutama saat harus berhadapan dengan DPR yang punya tugas pengawasan dan anggaran.

"Bukan hanya soal keseimbangan, di negara manapun, pemerintah kalau tidak dapat support mayoritas parlemen akan menjadi pemerintahan yang terisolasi, punya rencana sendiri saja," ujar Hasan di Jakarta, Ahad (21/12).

Hasan menekankan, hal tersebut juga dipengaruhi oleh tidak ada kontrol efektif terhadap partai politik. Jokowi merupakan Presiden yang diusung PDI Perjuangan, sementara pasangannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah politikus senior Partai Golongan Karya (Golkar).

"Namun Jokowi tidak punya kontrol terhadap PDIP karena PDIP dikontrol Megawati. Pak JK tidak punya kontrol efektif juga terhadap Golkar," kata Hasan.

Jika tidak segera diperbaiki, lanjut Hasan, pemerintahan Jokowi-JK rentan dikacaukan oleh parlemen. Bahkan oleh pendukungnya sendiri dalam beberapa tahun ke depan.

"Bulan madu enggak sampai dua tahun karena tahun berikutnya sudah memikirkan pemilu selanjutnya," ujarnya.