ICW: Guru Menumpuk di Kota, Pemerataan Gagal

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Corruption Watch menilai pemerintah belum berhasil melakukan pemerataan guru dari kalangan pegawai negeri sipil. Berdasarkan hasil penelitian ICW, banyak guru PNS menumpuk di sekolah di wilayah perkotaan, sedangkan sekolah di daerah terpencil masih kekurangan guru.

“Saat ini guru PNS di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di seluruh Indonesia ada sekitar 1,5 juta. Padahal menurut Kemendikbud, perlu 2,1 juta guru PNS untuk memenuhi kebutuhan guru di seluruh Indonesia,” kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, saat memaparkan hasil penelitian ICW di Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/12).

Pilihan Redaksi Anies Tegaskan Kurikulum 2013 Hanya untuk Sekolah Percontohan Menteri Anies: Kunci Sukses Pendidikan Bukan di Kurikulum Menteri Anies Keluarkan Peraturan Kurikulum 2013 Menteri Anies: Jika Mengalami Kekerasan di Sekolah, Lapor!

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guru SD saat ini paling banyak di Jawa Timur, yaitu berjumlah 220.479 orang, sedangkan paling sedikit di Papua Barat yaitu 3.396 orang. Sementara guru SMP paling banyak di Jawa Barat, yaitu 82.971 orang, dan paling sedikit juga di Papua Barat, yaitu 1.727 orang.

Provinsi-provinsi dengan jumlah guru terbanyak ialah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Sementara provinsi-provinsi dengan jumlah guru paling sedikit ialah Papua Barat, Papua, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, dan Maluku Utara.

Dalam penelitiannya, ICW melakukan evaluasi pada implementasi Surat Keputusan Bersama lima menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS di Indonesia. Dari situlah ICW menyimpulkan Penataan dan Pemerataan Guru (PPG) telah gagal mencapai targetnya.

“Daerah memang telah menata dan memeratakan guru, namun hal itu didorong oleh program sertifikasi guru yang mewajibkan guru memenuhi 24 jam mengajar per minggu,” kata Febri.

Soal distribusi guru, ICW juga menilai kebijakan PPG lebih menitikberatkan pada sisi penawaran daripada permintaan. “Padahal aspek permintaan ini merupakan kebutuhan publik yang tidak boleh diabaikan,” ucap Febri.

ICW menilai mutasi guru juga jadi masalah. Banyak guru yang enggan dipindahkan ke sekolah-sekolah di daerah terpencil karena minimnya fasilitas di daerah. “Ini juga jadi tantangan Mendikbud saat ini,” kata Febri.

Belum lagi masalah insentif serta jenjang karier yang tidak jelas di daerah pelosok. “Umumnya mereka (guru) mengeluhkan tidak bisa jauh dari keluarga. Saya pikir ini manusiawi,” ujar Febri.

Di sisi lain menurut data UNESCO, Indonesia merupakan negara dengan rasio guru-murid yang cukup ideal dibanding negara lain. Rasio guru-murid SD di Indonesia 1:16, lebih baik dibanding Brazil (1:22), Jepang (1:18), serta Prancis (1:18).

“Saya tidak yakin apakah rasio ini akan tetap terlihat bagus apabila Guru Tidak Tetap (GTT) tidak dihitung,” kata Febri.

Pada pemerataan tahun 2011, 59 persen SD di Indonesia kelebihan guru, sedangkan 30 persen SD kekurangan guru.

Peraturan Bersama tentang PPG ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan. Peraturan itu ditetapkan Oktober 2011 dan berakhir Desember 2013.

Penelitian ICW diakukan di 8 SD, yakni 4 SD di kota dan 4 SD di daerah terpencil; 4 SMP, yakni 2 SMP di kota dan 2 SMP di daerah terpencil. ICW juga melakukan wawancara mendalam dengan lima kementerian, guru, orangtua murid, dan pejabat dinas pendidikan untuk melengkapi penelitian soal distribusi guru tersebut.