Menkumham Minta Auditor Tak Hanya Jadi Watchdog

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan refleksi kerja tahun 2014. Salah satu hal yang menjadi bahan refleksi kerja Kemenkumham adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2014.

Berdasarkan hasil survei Transparancy Internasional, IPK Indonesia adalah 3,4 yang menjadikan Indonesia berada di peringkat 107 dari 175 negara yang di survei.

Hal tersebut, menggambarkan masih belum tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2009-2014 yakni di angka 5 dan ditargetkan untuk masuk 40 besar dalam Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi.

Karenanya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta dukungan berupa komitmen dari para auditor untuk dapat menjalankan tugas pengawasan berdasarkan strategi dan analisis manajemen resiko.

"Tentunya, pola pemeriksaan tidak lagi sebagai watchdog yang mencari-cari kesalahan," ujar Yasonna di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (31/12).

Menurutnya, sistem yang digunakan adalah dengan menjadikan quality assurance and consulting yang dapat membantu unit kerja dalam mengelola kinerja dengan mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan, yang memberi nilai tambah untuk memperkuat capaian kinerja organisasi Kemenkum HAM.

Selain itu, Menteri Yasonna juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mewujudkan revolusi Mental Anti Korupsi secara berkelanjutan dan berkesinambungan, melalui pola pikir dan budaya kerja.

"Hal tersebut untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku KKN," tegasnya. (meg/pit)